Mohon tunggu...
Yosafati Gulö
Yosafati Gulö Mohon Tunggu... Wiraswasta

Warga negara Indonesia yang cinta kedamaian.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Kemungkinan Tindakan Nekat Prabowo dan Kegagalannya yang Berakhir di Ruang Isolasi

20 Mei 2019   10:08 Diperbarui: 20 Mei 2019   13:58 0 12 8 Mohon Tunggu...
Kemungkinan Tindakan Nekat Prabowo dan Kegagalannya yang Berakhir di Ruang Isolasi
Prabowo Subianto-suara.com

Tanggal  22 Mei 2019 sesungguhnya acara puncak Pesta Demokrasi dalam Pemilu 2019. Semestinya semua gembira, senang, karena Pemilu serentak yang sangat berat itu dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Tidak ada alasan untuk was-was maupun takut.

Untuk bersedih? Jelas, ya! Kesedihan mendalam keluarga yang ditinggalkan oleh ratusan putugas Pemilu yang meninggal dalam menjalankan tugas adalah faktor utama. Kesedihan orang yang tak terpilih pada posisi yang diincar juga perlu mendapat rasa empati.

Namun, rasa sedih tidak seharusnya menimbulkan perasaan was-was. Pengumuman hasil Pemilu bukanlah ancaman, menyeramkan, atau menakutkan.

Anehnya, rasa was-was itu terus menghantui masyarakat. Mengapa? Setidaknya ada tiga hal pokok penyebab. Pertama, sikap keras Paslon 02 untuk menolak hasil Pilpres. Kedua, adanya seruan-seruan people power yang belakangan isitilahnya diganti dengan Gerakan Kedaulatan rakyat, yang diklaim sebagai satu-satunya cara yang patut dan terpuji menyikapi hasil Pemilu. Ketiga, kabar tentang surat wasiat yang ditulis Prabowo menjelang tanggal 22 Mei.

Kemungkinan besar anggota masyarakat berpikir terlalu jauh tentang sikap Prabowo dan akibat yang bisa muncul bila ketiga hal itu dikonversi menjadi tindakan menjelang, pada saat, maupun setelah tanggal 22 Mei.

Untuk mencegah ketakutan berlebihan, mari kita analisis apa yang mungkin dilakukan oleh Prabowo dan para pendukung Paslon 02 serta resiko yang muncul sebagai konsekuensi logis dari setiap tindakan tersebut.

Menolak hasil Pilpres

Kalau Prabowo terus konsisten tidak mau menerima hasil Pilpres, maka keabsahan hasil Pemilu tidak susut. Tidak bermasalah seara hukum. Hasil Pemilu, termasuk Pilpres tetap sah. Ini sudah berkali-kali dikemukakan para ahli hukum di berbagai kesempatan.

Ini sudah diatur pada Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu. Intinya, jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Paslon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Berdasarkan ketentuan itu, jelas bahwa tanpa gugatan Prabowo ke MK dengan dukungan data yang cukup sampai tanggal 25 Mei, maka Paslon yang ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres pasti Paslon yang mendapatkan suara melebihi 50% dari total suara atau suara terbanyak.

Ketentuan itu sudah diatur secara tegas pada Pasal 6A UUD 1945 dan Pasal 416, ayat (1) UU KPU. Paslon itulah yang ditetapkan dalam sidang pleno KPU, dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2014 (vide Pasal 417 ayat (1) UU KPU).

Berita acara itu kemudian disampaikan kepada banyak pihak oleh KPU, yaitu kepada MPR, DPR, MA, MK, Presiden, Parpol atau gabungan Parpol pengusul Paslon, dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU pada hari yang sama.

Dengan selesainya proses itu, maka Prabowo tak memiliki hak apa pun untuk berkata "tidak" pada hasil Pilpres 2019. Pintu masuknya sudah digembok mati.

Larangan menyatakan permusuhan 

Apabila ia bersikeras menolak hasil Pilpres, tentu saja boleh. Mungkin dengan mengadakan konferensi pers, memberikan pernyataan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja tentang sikapnya, juga boleh. Namun, perlu diingat tindakan tersebut tidak akan bisa mengubah keputusan KPU.

Hal lain yang perlu diingat Prabowo, ada dua. Pertama, jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Kedua, jangan coba-coba memaksa masuk dan menduduki gedung KPU, Bawaslu, maupun Istana Presiden tanpa izin dengan tujuan apa pun.

Jika salah satu atau kedua hal itu dilanggar, maka beberapa pasal pidana sudah siap pasang kuda-kuda. Akan ditindak sesuai dengan pelanggarannya.

Apabila dalam penolakan itu misalnya, Prabowo dan/atau pendukung Paslon 02 ada yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, merusak atau menodai bendera dan lambang negara, baik secara lisan maupun tulisan maka ancaman pidana pada banyak Pasal KUHP maupun UU ITE. Ancaman pidananya bervariasi, tergantung tindakan apa yang dilakukan.

Demikian juga bila ada tindakan atau gerakan massa dengan memasuki dan menduduki secara paksa gedung KPU, Bawaslu, atau Istana Negara, maka selain ancaman Pidana umum seperti diatur Pasal 168, bisa juga dikenakan Pasal-pasal pidana makar seperti diatur pada Pasal 87, Pasal 53, Pasl 104, dan 107 KUHP. Alasannya, mustahil ia menduduki kantor KPU, Bawaslu, atau Istana Negara secara paksa dengan niat baik. Niatnya pasti jahat, buruk.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3