Yoppie Christ
Yoppie Christ

orang kecil yang terlambat belajar...

Selanjutnya

Tutup

Keamanan Artikel Utama

Antara Status Bencana, Pakar, dan Media Sosial

22 Agustus 2018   02:14 Diperbarui: 22 Agustus 2018   18:24 3423 5 4
Antara Status Bencana, Pakar, dan Media Sosial
(Antara Foto/Ahmad Subaidi via Reuters)

Polemik mengenai perlu atau tidaknya penetapan status bencana bagi serial bencana gempa di Lombok dan sekitarnya bergulir liar, secara serampangan para pihak menuntut ini itu berdasarkan pendapat, motif, maupun emosi yang dialaminya akibat bersentuhan langsung dengan korban, atau bahkan menjadi korban itu sendiri. 

Simpati sebesar-besarnya pada keluarga korban maupun para penggiat kemanusiaan yang tanpa lelah memberikan yang terbaik bagi orang lain di atas kepentingan diri maupun keluarganya sendiri.

Saya sendiri tidak terlibat langsung dalam operasi kemanusiaan di Lombok, tak ada kontribusi apapun dari saya selain mendoakan yang terbaik agar korban tidak bertambah dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya kembali pulih dan berjalan. 

Namun melihat perdebatan di ruang publik yang begitu terbuka dan asimetris satu sama lain membuat saya geregetan dan sedikit ingin mencurahkan pikiran saya, entah berguna atau tidak, setidaknya uneg-uneg saya tersalurkan. 

Sekitar sepuluh tahun saya belajar dan beraktivitas dalam manajemen kebencanaan, sampai saat inipun masih belajar dan tidak pintar-pintar juga. 

Oleh karena itu saya masih menikmati bacaan, diskusi maupun perdebatan soal manajemen bencana sepanjang dilakukan dalam wahana para pelaku di bidang kebencanaan, bersifat ilmiah, dan potensial memberikan manfaat bagi jangka panjang. Kenapa ini perlu saya sampaikan di depan, mungkin terjawab ketika Anda sudah membaca sampai akhir coretan ini. Mohon dimaafkan.

Empat motif dari empat kelompok penanggap
Setidaknya ada empat motif yang terbaca dari polemik penetapan status ini. Yang pertama adalah yang dilontarkan politisi (khususnya oposisi), motif yang tampak adalah berupaya mencari kesalahan dari pengambil keputusan tertinggi. 

Tidak penting apa yang diambil karena semua yang dipilih Jokowi akan menjadi titik bidik berikutnya untuk menjatuhkan citra Jokowi sehingga oposisi bisa mengambil keuntungan darinya. Untuk motif ini saya tak hendak mengomentari karena.....tidak ada gunanya bagi siapapun di luar pribadi pengkritik dan kelompoknya. 

Motif kedua adalah adanya emosi yang  melandasi para penggiat kemanusiaan yang ada di Lombok melihat penderitaan para penyintas bencana yang menginginkan adanya bentuk respon dan penanganan yang memadai untuk segera memulihkan kondisi para penyintas. 

Hal ini sangat dimengerti, beberapa kali terlibat dalam operasi kemanusiaan ada emosi yang terobek, tangis kadang pecah dalam diam ketika berinteraksi dengan para korban dan keluarga, memandang anak-anak yang kehilangan rumah aman dan sekolahnya, inipun membuat kita terbawa perasaan yang dalam. 

Rasanya ingin teriak dan marah pada para birokrasi yang bertele-tele, para makelar yang coba cari untung, atau bahkan pada aktivis yang berlaku tak pantas dalam kondisi bencana seperti itu. 

Dengan segala hormat pada pihak yang kedua ini, tapi kadang perlu untuk keluar dari situasi emosional agar bisa melihat permasalahan lebih jernih dan menyeluruh, atau biarkan yang berjarak dan memiliki kelonggaran berpikir untuk mencari alternatif solusi yang baik agar para penggiat fokus pada misi kemanusiannya yang mulia.

Motif ketiga adalah eksistensi para pihak awam yang aktif di ruang-ruang media sosialyang memberikan pendapat namun kebanyakan berasal dari pendapat yang mis-informed atau not well-informed. Ada baiknya, motif pada kelompok ketiga ini perlu mendapatkan edukasi dan informasi yang lebih banyak agar argumennya lebih elaboratif. 

Sedangkan motif dari kelompok keempat adalah motif atas dasar pertimbangan rasional bahwa serial bencana Lombok membutuhkan penanganan yang jauh lebih besar, melibatkan lebih banyak pihak, anggaran lebih besar, dan mobilisasi sumber daya lebih optimal agar cepat terjadi pemulihan pasca bencana. Kebanyakan disuarakan oleh penggiat manajemen bencana pada level manajerial atau perencana, atau analis kebencanaan. 

Pada kelompok keempat ini lah pernyataan atau penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau ahli kebencanaan soal alasan tidak ditetapkannya Lombok sebagai bencana nasional menemukan mitra untuk melakukan elaborasi pemikiran.

Secara pribadi, bagi saya, ketika terjadi polemik seperti ini, pada siapakah sebaiknya merujuk, dimintai pendapat atau didengar pandangannya? Bagi saya, para pakar kebencanaan lah yang harus dirujuk dengan mencermati setiap argumennya secara kritis. Tapi siapa pakar di belantara masyarakat terbuka seperti ini? 

Banyak saluran yang bisa digunakan untuk eksis oleh siapapun yang mengakses media sosial maupun media daring dan semua orang merasa ia tahu semuanya. Ini berbahaya karena pendapat yang salah --apalagi terpublikasi-- namun tanpa koreksi dari pakar dapat mendelegitimasi ilmu pengetahuan atau keahlian yang telah dimiliki para pakar tersebut.

Ujungnya semua akan tersesat dalam belantara ketidakjelasan dan saling menyalahkan, sementara itu kita meninggalkan sendirian korban yang menahan perih luka dan duka dalam.

Menurut Nichols (2017) dalam bukunya The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters menguraikan bahwa pakar atau ahli bukan hanya orang yang memiliki pengetahuan yang komprehensif dan memiliki wewenang untuk menggunakan pengetahuannya tersebut, bukan pula sebatas penyebutan kaum profesional, terlebih hanya mendasarkan pada definisi orang yang tahu banyak dan pendapatnya dapat dipercaya (?). 

Definisi tersebut tak memadai, wewenang dari mana, pengetahuan apa,  apa kah yakin bisa dipercaya, atau iya profesional tapi bidang apa dulu, bertanya soal manajemen bencana ke seorang politisi profesional jelas tidak nyambung atau malah sesat. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2