Niat komersialisasi vaksin Covid-19 bukan hanya melukai rasa keadilan, namun juga bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Terlebih jika kebijakan itu dilandasi semangat BUMN (baca: negara) mencari untung.
Sebelum menguraikan di mana teganya, kita bersyukur PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah membatalkan rencana pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar. Semoga kelak tidak ada lagi pihak-pihak yang tergoda untuk mrencari untung di tengah pandemi.
Harus dipahami, selain mencari untung, BUMN juga memiliki tanggung jawab membantu menyukseskan program pemerintah. Terlebih di saat negara sedang membutuhkan di mana kondisinya sudah darurat.
Ingat, pandemi Covid-10 adalah bencana nasional non alam. Presiden Joko Widodo pernah "meralat" wacana vaksinasi berbayar dengan menyatakan pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.
Penggratisan vaksin semakin penting ketika pemerintah benar-benar ingin mempercepat target kekebalan kelompok (herd immunity). Jika menjadi ladang bisnis, tentu akan sulit mencapai target tersebut, terlebih masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya yakin akan menfaatnya.
Faktor lain, vaksin berbayar mencerminkan tidak adanya kepekaan terhadap rasa keadilan. Seperti ditulis sebelumnya, jangan berdalih vaksin berbayar hanya untuk golongan berduit yang enggan berpanas-panas dan antri. Sementara untuk masyarakat tidak mampu tetap akan digratiskan namun pelaksanaannya secara massal di stadion.Â
Selama ini pelaksanaan vaksinasi sudah baik. Kita menghargai dan hormat kepada para tenaga kesehatan. Namun ketika muncul wacana berbayar maka akan menimbulkan perbandingan. Silakan perhatikan ilustrasi ini untuk membantu memahami mengapa vaksin berbayar wajib ditoilak.
Dalam sebuah bencana alam di mana masyarakat membutuhkan evakuasi  segera, datanglah pemerintah dengan membawa dua kapal. Satu kapal tongkang, satunya kapal pesiar. Pemerintah kemudian menjual tiket untuk naik kapal pesiar, sedang yang tidak punya uang disuruh naik kapal tongkang yang gratis.
Tidak perlu dijabarkan, kita bisa membedakan bagaimana rasanya naik kapal pesiar dan kapal tongkang. Yang satu di dalam ruang yang nyaman dan terlindungi, sedang satunya berjubel di bawah terik matahari.
Benarkah kebijakan seperti itu? Di mana esensi keadilan bagi seluruh rakyat? Bahkan dalam kondisi darurat kebencanaan, masih ada yang berpikir untuk menangguk untung. Sungguh kejam.
Negara harus hadir dengan tulus di saat rakyat sedang menderita. Jangan lagi dibeda-bedakan status sosialnya. Jika memang tidak ada anggaran, hentikan - tunda, dulu proyek-proyek mercusuar. Jika tidak mau karena demi legacy, buka donasi. Percayalah, masyarakat masih memiliki semangat patriotik.
Salam @yb
