Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... Penulis - memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Jika Prabowo Direshuffle, Tolok Ukurnya Bukan Kinerja

17 Februari 2020   08:29 Diperbarui: 17 Februari 2020   13:24 2218
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Prabowo memberi hormat kepada Jokowi pada pertemuan pertama usai gelaran Pilpres 2019. Foto : KOMPAS.com/Antara

Pernyataan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari jika posisi Menteri Pertahanan Prabowo  Subianto belum aman dari reshuffle kabinet, tidak salah. Tetapi tolok ukurnya bukan kinerja karena posisinya berbeda dengan Anies Baswedan dan Susi Pudjiastuti.

Dari hasil survei Indo Baromater disebutkan Prabowo menjadi menteri paling terkenal dengan kinerja terbaik. Namun hal itu menurut Qodari tidak menjadi jaminan Ketua Umum Partai Gerindra ini terbebas dari reshuffle.

Qodari lantas mencontoh Anies Baswedan- kini Gubernur DKI Jakarta, yang terlempar dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan padahal memiliki kinerja baik dan populer.

Demikian juga dengan Susi Pudjiastuti yang tidak lagi "dipakai" padahal memiliki kinerja sangat baik dan juga populer ketika menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Tidak harus ada alasan khusus ketika presiden menggunakannya, termasuk terhadap Prabowo. Tetapi nilai tawar Prabowo berbeda dengan Anies dan Susi karena dua nama terakhir tidak memiliki partai.  

Jika Presiden Jokowi mengeluarkan Prabowo dari Kabinet Indonesia Maju (KIM), maka hal itu tidak ada kaitannya dengan kinerja dan popularitas. Hanya ada dua hal yang mungkin menjadi penyebabnya.

Pertama, masuknya Prabowo ke kabinet merupakan bagian dari upaya Jokowi merangkul rival politiknya di dua gelaran pilpres. 

Pertimbangan masuknya Prabowo ke kabinet lebih didasarkan pada hitung-hitungan politik, bukan kinerja. Hal ini juga berlaku bagi partai-partai lain yang mendapat jatah kursi kabinet, meski dengan skala berbeda.

Artinya Jokowi tidak akan mengganti Prabowo hanya karena- semisal, kinerjanya buruk atau kurang populer. Bukan itu alasannya. Jokowi hanya akan mereshuffle Prabowo jika tidak lagi menguntungkan secara politik, atau dianggap tidak mampu lagi "mengendalikan" kader yang berseberangan dengan pemerintah.

Kedua, terjadi perubahan politik di antara partai pendukung, terutama PDIP dan Golkar. Hal ini berkaitan dengan target politik Jokowi di Pilpres 2024. 

Jika pun belum menjagokan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini masuk berjuang mendapatkan perahu sebagai kendaraan mengikuti Pilwakot Solo, Jokowi tentu sudah memiliki calon yang dianggap dapat memuluskan agenda politiknya ke depan.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun