Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Tsamara Amany dan Nama-nama Ini Mustahil Masuk Kabinet

10 Juni 2019   10:28 Diperbarui: 10 Juni 2019   18:50 0 20 6 Mohon Tunggu...
Tsamara Amany dan Nama-nama Ini Mustahil Masuk Kabinet
Grace Natalie dan Tsamara Amany. Foto: KOMPAS.com/Aprilio Akbar

Gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, tidak memengaruhi Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinet mendatang. 

Pernyataan terbuka Jokowi terhadap sejumlah nama yang kemungkinan akan didapuk menjadi menterinya, menunjukkan hal itu.

Ada tiga kemungkinan terkait bentuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mendatang. Pertama, seperti usulan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, adalah zaken kabinet alias kabinet yang berisi para ahli di bidangnya. 

Zaken kabinet sangat cocok jika Jokowi ingin mempercepat pembangunan infrastruktur dan landasan yang kokoh di berbagai bidang terutama hukum dan ekonomi.

Kedua, kabinet rekonsiliasi yakni dengan menarik sejumlah politisi dari kubu Koalisi Indonesia Adil Makmur selain dari Koalisi Indonesia Kerja yang menjadi pengusungnya.

Usulan ini bergema cukup kuat mengingat polarisasi politik saat ini sangat tajam dan tidak hanya melibatkan elit politik, namun juga massa di tingkat akar rumput. Jika tidak segera diredam, ada kekhawatiran akan muncul gesekan yang dapat memengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, kabinet kompromi. Artinya Jokowi akan mengkompromikan nama-nama yang akan direkrut dengan pertimbangan kepentingan pemerintahan mendatang. 

Kabinet ini tidak menekankan pada para ahli dan juga perwakilan oposisi, namun loyalitas. Contohnya, menarik kader Partai Gerindra sekalipun partainya tidak mendukung, namun juga tidak memecatnya. 

Kondisi seperti ini pernah terjadi di masa awal Kabinet Kerja ketika Jokowi menarik kader Partai Golkar dan PPP yang saat itu masih berada di Koalisi Merah Putih.

Dari ketiga kemungkinan tersebut, bentuk kabinet mana yang memiliki peluang terbesar? Jika melihat kabinet sekarang dan watak Jokowi yang -- meminjam istilah Setya Novanto, koppig--, kemungkinan zaken kabinet langsung gugur. Kabinet Kerja saat ini hanya diisi beberapa ahli. Selebihnya politisi dari partai pendukung.

Jokowi juga cenderung tidak peduli pada tekanan pihak mana pun dalam memilih pembantunya. Kritik terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno yang dianggap kurang mampu menahkodahi kementerian yang mengatur ratusan perusahaan negara, bisa dijadikan contoh. 

Demikian juga tekanan untuk mengganti Jaksa Agung M. Prasetyo. Jokowi tidak pernah menggubrisnya karena memiliki pertimbangan sendiri. Terbukti kabinetnya tetap solid hingga akhir masa kerjanya.

Dari asumsi itu juga, kemungkinan terbentuk kabinet rekonsiliasi masih jauh, kecuali ada pertemuan dengan Prabowo sebelum tanggal 20 Oktober dan menghasilkan kesepakatan yang konstruktif. Sebab pertemuan mungkin saja terjadi. Tetapi Jokowi tentu tidak mau jika Prabowo terlalu mencampuri komposisi kabinetnya. 

Terlebih Prabowo gagal mendapat dukungan luar negeri sebagaimana Juan Guaido di Venezuela. Bahkan dua partai penyangga koalisinya yakni PAN dan Demokrat sudah menunjukkan gelagat hendak hengkang sehingga melemahkan posisi tawar Prabowo.

Kabinet kompromi diperluas kemungkinan yang paling realistis. Hak prerogatif Presiden tetap terjaga, namun partai pendukung juga mendapat kesempatan untuk mengajukan kader pilihannya. Sebab meski dalam sistem presidensial loyalitas kabinet hanya kepada presiden, namun fakta menunjukkan, menteri dari partai memiliki loyalitas mendua.

Baca juga : Ini Alasan Demokrat Tidak Berani Hengkang dari Kubu Prabowo

Namun, jika pun bentuk kabinet yang dipilih Jokowi merupakan kabinet kompromi, nama Tsamara Amany dan sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia mustahil masuk. Bahkan sang ketua umum, Grace Natalie kemungkinan hanya akan kebagian posisi di luar kabinet. 

Di samping tidak memiliki kursi di DPR, keberadaan kader PSI di kabinet mendatang memiliki potensi "mengganggu" soliditas sebagaimana yang terjadi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ketika kader-kader PSI justru gencar "menyerang" partai koalisi terkait isu-isu besar seperti korupsi dan syariah Islam.

Jokowi tentu ingin fokus meneruskan program kerjanya tanpa direcoki isu-isu sensitif. Terlebih Jokowi sudah tidak memiliki beban untuk pilpres mendatang sehingga tidak akan ragu menyingkirkan pihak-pihak yang merintangi kepentingannya, sekalipun dari kubu pengusung.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2