Ini yang Terjadi Usai Prabowo Menolak Hasil Pilpres

Kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno resmi menyatakan menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dianggap curang. 

Penolakan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gelaran elektoral lima tahunan tersebut, tetapi kian menajamkan pembelahan di tengah masyarakat atas dasar pilihan politik.

Menolak rekapitulasi hasil pemilu bukan hal baru dalam peta politik tanah air. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah melakukannya di Pilpres 2004 dan 2009. Demikian juga Prabowo yang ikut menolak hasil Pilpres 2009 ketika menjadi cawapres Megawati dan di tahun 2014 saat menjadi capres bersama Hatta Rajasa. Bahkan Jusuf Kalla yang menjadi capres bersama Wiranto ikut menggugat kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009.

Bedanya, penolakan Megawati, Prabowo, dan JK saat itu tidak disertai ketegangan politik berlebihan, apalagi bayang-bayang kerusuhan. Perdebatan panas hanya tersaji di ruang KPU, media massa dan terakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat, bahkan pendukungnya, cendrung apatis. Penolakan oleh yang kalah dianggap lumrah. Bahkan ada yang menilainya hanya perasaan emosional sesaat.

Tetapi situasi saat ini sangat berbeda. Ketegangan akibat polarisasi masyarakat yang didasarkan pada pilihan politik, sudah bergema sejak lama dan mencapai puncaknya menjelang gelaran Pilpres 2019. Keriuhan tidak hanya ada di media massa dan media sosial, namun sudah merambat ke tengah masyarakat, yang ditandai dengan terjadinya beberapa benturan antar pendukung.

Penolakan yang sudah disuarakan secara terbuka jauh sebelum rekapitulasi oleh KPU selesai, akan membawa implikasi luas. Jika kemudian diikuti dengan penarikan saksi di semua tingkatan sebelum adanya keputusan hasil pilpres yang menurut jadwal baru akan dilakukan tanggal 22 Mei, maka bisa dipastikan kubu Prabowo tidak akan membawa sengketa pilpres ke MK.

Ini yang berbahaya. Dalam waktu 7 hari ke depan, masyarakat disuguhi ketegangan dan ketidakpastian. Jika pun tidak gejolak massa di level akar rumput - dan itu yang kita harapakan, krisis politik sesungguhnya telah terjadi. Seberapa besar dan luas dampaknya baru akan diketahui setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil pilpres dan menetapkan pemenangnya.

Untuk mencegah krisis politik lebih lanjut, tidak ada kata lain kecuali kedua kubu, dapat menahan diri. Kita pun mengimbau; 

Pertama, kubu Prabowo - Sandi mau membawa temuan kecurangan yang dimiliki ke MK. Prabowo harus menunjukkan dirinya seorang negarawan dan penjuang demokrasi yang patuh pada hukum dan percaya pada instrumen demokrasi.  

Kedua, penolakan hasil pemilu hal yang biasa sehingga tidak perlu diimbuhi ujaran-ujaran yang merendahkan kepada kubu Prabowo, terutama dari kubu pemenang. Penolakan hasil pilpres- meski tidak elok, adalah hal yang biasa, bukan penanda kematian demokrasi dan tidak pula mengurangi legitimasi pemenangnya.