Yon Bayu
Yon Bayu Penulis

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Kelakar Jusuf Kalla Menohok Orang Jawa

26 Oktober 2017   10:40 Diperbarui: 27 Oktober 2017   02:01 11439 38 36
Kelakar Jusuf Kalla Menohok Orang Jawa
Jusuf Kalla dalam balutan busana Jawa tengah berbincang dengan Presiden Joko Widodo saat hadir dalam sidang tahunan MPR 2017. Foto: KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melontarkan kelakar segar tentang suku bangsa yang bisa menjadi Presiden Indonesia. Menurut JK, butuh 100 tahun orang luar Jawa bisa jadi Presiden Indonesia. Tentu yang dimaksud Presiden hasil pemilihan yang demokratis, bukan dalam situasi darurat.

Presiden Indonesia harus beretnis Jawa. Entah siapa yang mengharuskan karena hal itu tidak ada dalam konstitusi kita. Syarat utama menjadi Presiden Indonesia hanya berstatus warga negara Indonesia (WNI). Selain usia, kesehatan dan pendidikan, tidak ada aturan mengenai suku, agama maupun gender.

Keharusan Presiden beretnis Jawa sangat mungkin berasal dari "dongeng" tentang urutan suku kata terakhir dari nama-nama pemimpin (Presiden) yang jika digabung membentuk dua kata yakni Noto Negoro(menata negara). Dongeng yang berasal dari jangka atau ramalan Prabu Jayabaya- raja Kediri dari abad 11, tersebut sudah sangat familiar dan diamini tanpa reserve oleh (seluruh) warga bangsa. Tersebutlah, Indonesia baru akan menjadi negara yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi dan rakyatnya toto tentrem kerto raharjo jika sudah memiliki sederet pemimpin yang jika suku kata terakhir namanya digabung membentuk frasa tersebut.

Jika mengacu pada jangka Jayabaya, maka benar seperti dikatakan JK, butuh setidaknya 100 tahun lagi bagi etnis luar Jawa menjadi Presiden Indonesia. Sebab jika diurutkan, saat ini baru ada dua pemimpin Indonesia yang memiliki dua suku kata yang memenuhi syarat kata pertama (Noto) yaitu Soekarno dan Soeharto. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak termasuk karena berakhir No, bukan Ne. Terkait hal ini silakan berdebat namun dijamin tidak aka nada titik temu karena semuanya hanya berdasarkan "kira-kira". Bahwa pendapat yang mengatakan Ne bisa saja diganti dengan No dengan argumen huruf Jawa (Honocoroko) tidak mengenal Ne melainkan No, lebih banyak diikuti, tidak berarti sahih.

Bagaimana dengan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri? Selain suku kata akhir nama mereka tidak cocok dengan "konsep" Noto Negoro , mereka juga belum memenuhi syarat sebagai pemimpin yang sesuai dengan ramalan Jayabaya karena tidak sempat menjabat selama satu periode utuh. Tentang masa jabatan juga silakan diperdebatan dan seperti halnya Ne dan No, perdebatan terkait hal ini juga tidak akan tuntas.  

Demikian juga dengan Joko Widodo. Selain tidak berakhir Ne, Jokowi juga baru setengah jalan sehingga belum bisa disimpulkan apakah sesuai dengan ciri pemimpin versi Jayabaya, atau tidak. Jokowi membutuhkan beberapa tahun lagi dan jika berhasil kelak ada orang yang dengan sukarela mentasbihkan dirinya memiliki hak sebagai pelengkap suku kata Ne yang disahkan melalui sebuah wangsit. Siapa yang bisa menggugat jika sudah berkaitan dengan hal semacam itu. Itu sebabnya raja-raja Jawa membutuhkan wangsit dan wahyu untuk melegitimasi kekuasaannya. Dari kelapa muda yang bisa bersuara hingga perkawinan dua alam.

Tetapi jika pun Jokowi tidak termasuk kriteria pemimpin yang bisa menggenapi konsep Noto Negoro, jangan kuatir karena sekira 10-20 mendatang pasti akan ada nama orang Jawa yang memiliki suku kata akhir Ne. Sebab saat ini saja banyak warga etnis Jawa yang sudah meninggalkan pakem dalam pemberian nama anak. 

Nama anak tidak lagi didasarkan pada derajat (keturunan), kedudukan maupun weton (hari dan tanggal lahir berdasar penanggalan Jawa). Mereka memilih menggunakan nama-nama bule, Arab, Jepang, bahkan Latin. Tidak mengherankan jika sekarang sudah jarang ditemukan nama anak-anak orang Jawa yang berakhiran No dan To (penulis "menghilangkan" Wahyono pada nama akun ini demi tidak berkesan Jawa!).

Dengan demikian bukan musthail kelak akan muncul nama calon pemimpin asal suku Jawa yang memiliki akhir Ne seperti Joko Lianne atau Dewi Lizanne. Ingat, jangka Jayabaya tidak membatasi gender jadi bisa saja pemimpin berikutnya yang bisa menyambung urutan kepemimpinan versi Jayabaya berkelamin perempuan. Terlebih pemimpin-pemimpin perempuan dalam tatar Jawa selalu menempati posisi terhormat.

Jika untuk mendapatkan pemimpin berakhir Ne membutuhkan waktu cukup lama, tidak demikian halnya pemimpin yang namanya memiliki suku kata akhir Go dan Ro. Mengapa demikian? Pemimpin dengan nama yang berakhiran Ne diyakini hidup di masa kalabendhu alias zaman edan alias gila. Bagi para penggiat budaya mistik Jawa, zaman sekarang memiliki ciri-ciri tengah menuju zaman kalabendu. Di masa inilah kehidupan berbangsa dan bernegara diuji.  

Dari paparan di atas, jelaslah argumen JK memiliki dasar yang kuat, minimal sesuai hitung-hitungan mistik Jawa atau bagi penggemar klenik Jawa. Setelah usia Indonesia melampaui 100 tahun maka dengan sendirinya "keharusan" Presiden Indonesia beretnis Jawa sudah luntur. Kapan itu? Lagi-lagi, jika menurut jangka Jayabaya, kisaran tahunnya ada di angka 2065! (Bagi para calon pemimpin Indonesia di luar etnis Jawa, semoga dipanjangkan umurnya!).

Apakah Anda sudah cukup emosi membaca rangkaian ulasan di atas? JIka sudah, mari kita masuk ke pokok bahasan utama.

Kelakar JK sangat dibutuhkan di tengah riuhnya politik identitas. Dengan cerdik JK "menyalahkan" orang Jawa ketika dirinya tidak terpilih menjadi Presiden pada kontestasi Pilpres 2009 lalu. Jika menggunakan jargon yang sedang tren, maka JK sedang berucap : orang Jawa rasis makanya saya tidak terpilih jadi Presiden!

Tidak mengapa. Itu realita. Sebab kelakar JK juga bisa dimaknai sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap mayoritas. Terlebih ketika kelakarnya dikaitkan dengan kehidupan politik di negara lain di mana butuh 174 tahun bagi John F Kennedy yang Katolik untuk menjadi Presiden Amerika yang mayoritas Protestan. Sementara butuh 240 tahun sebelum warga kulit hitam bisa menjadi orang nomor satu di negeri Paman Sam itu.

Ya, sebagai penghuni mayoritas dan sudah melakukan pengorbanan terbesar dengan menerima Bahasa Melayu sebagai Bahasa Persatuan, wajar jika orang Jawa meminta pengakuan berupa hak kepemimpinan secara ekslusif. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya jika orang Jawa menuntut Bahasa Jawa dijadikan Bahasa Persatuan dan menyerahkan kepemimpinan kepada etnis lain, bukan? Jadi, seperti kelakar JK, bagi orang luar Jawa, terimalah dulu kenyataan pahit ini.

Lalu ada kelakar di ruang-ruang "gelap" yang kurang lebih berbunyi begini: gara-gara dipimpin Jawa, Indonesia ngga maju-maju.

Itu benar dan juga bukan hinaan apalagi SARA. Tidak sama sekali. Anda harus paham falsafah Jawa tentang kepemimpinan. Pemimpin Jawa tidak selalu harus pintar dan tegas. Bukankah Puntadewa alias Yudhistira- pemimpin para Pandawa, klemar-klemer? Tutur katanya sangat pelan dan langkahnya cenderung gemulai. Dalam hal kepintaran, Puntadewa kalah dibanding Sengkuni. Dalam hal adu otot, jelas kalah dibanding Werkudara alias Bima yang gagah perkasa sampai tidak bisa duduk. Bagi Anda penggemar obat kuat, pasti familiar dengan tokoh yang sering dijadikan cover boy ini.

Syarat utama bagi pemimpin Jawa hanya dua: memiliki wahyu kepemimpinan dan bisa berlaku bijak. Jika sudah memenuhi kriteria itu, urusan lain- semisal memiliki 9 istri, tidak akan mengurangi derajatnya. Mau berdebat soal ini?

Jadi mari kita nikmati candaan JK, sambil belajar tentang bagaimana cara menghormati orang lain, suku bangsa lain. Ada penghormatan yang harus disertakan agar tercipta tatanan yang seimbang. Jangan ingin menguasai semuanya, ekonomi juga politik, hanya karena bisa, hanya karena merasa mampu. Lalu ketika tidak bisa menguasai semunya, berteriak orang lain rasis.

Belajarlah pada JK jika Anda ingin mengkritik orang lain tanpa menyakiti!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2