Mahasiswa dan Pemilu 2024

Tahun 2024 mendatang menjadi momen pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak ada penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Bahkan, jadwal dan tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. KPU resmi membuka tahapan Pemilu  2024 sejak 14 Juni 2022. 

Hal itu diumumkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU di Jakarta Pusat. Segala tahapan dan jadwal mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pemilu tahun 2024 menyita banyak perhatian masyarakat. Keistimewaan pesta demokrasi ini ditandai dengan  akan dilaksanakanya pemilu dan pilkada ditahun yang sama. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan diwaktu bersamaan juga memakan anggaran yang tentu tidak kecil. Alokasi anggaran Pemilihan Umum  (Pemilu) 2024 mencapai 76,6 triliun. Ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Doli Kurnia mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekan lagi angka tersebut. Jumlah anggaran tersebut dibeberkan pada Rabu (15/06).

Adapun juga yang turut menjadi perhatian ritual lima tahunan dalam pemilu adalah mengenai peran dan partisipasi mahasiswa dalam seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pemilu. Mahasiswa menjadi mitra kritis kebijakan pemerintah dan tentu juga menjadi pemilih yang ideal dalam pemilihan nanti. Peran ini harus dipastikan dapat belangsung baik dalam menyambut pesta demokrasi terbesar di indonesia ini. Posisi dan kehadiran mahasiswa turut menjadi penentu strategis arah kepemimpinan paserta pemilu nanti seperti DPRD, Bupati, Gubernur, DPR RI, DPD RI  dan Presiden serta Wakil Presiden.

Di tahun 2024 mahasiswa tergolong dalam daftar pemilih milenial dan generasi Z. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. 

Dari jumlah tersebut, jumlah mahasiswa mecapai 8 sampai 10 persen pemilih milenial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah mahasiswa di Indonesia sebanyak 8.956.184 orang pada 2021. Jumlah itu naik 4,1% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 8.603.441 orang. Dengan jumlah tersebut, diharapkan mahasiswa mengambil peran yang strategis dalam momen pemilu 2024 nanti.

Memahami pemilih mahasiswa dan perangkat yang dapat menjangkaunya adalah sebuah keuntungan terutama dengan keberadaan media digital seperti media sosial. Media sosial dinilai menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih pemula sebagai platform komunikasi dengan masyarakat. Strategi kampanye dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan sejenisnya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara para calon dalam pemilu 2024 dengan para calon konstituennya.

Media sosial yang rentan disalahgunakan bagaikan dua mata koin yang menghadirkan dua potensi besar dalam pemilu nanti. Jumlah mahasiswa dan juga anak muda yang besar menjadi pengingat yang penting untuk dipikirkan mahasiswa sebagai anak muda bangsa yang berpendidikan. 

Mahasiswa diharapkan dapat menjadi eksekutor dan pelaku narasi progresif yang membangun dan mengedukatif di ruang anak muda. Melalui hal tersebut tentu memberi dampak yang menjanjikan bagi terselenggaranya pemilu yang sehat, objektif dan bersih. Dilain hal, gerakan mahasiswa hari ini turut menjadi gerakan sosial yang diperhatikan publik. Narasi yang dibangun mahasiswa memiliki daya pengaruh sosial yang besar.

Berdasarkan potensi tersebut, Mahasiswa diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang terus dan mampu menentukan keberlangsungan kepemimpinan negara melalui keterlibatan politik edukatif dalam pemilu 2024. Keterlibatan ini tentu diharapkan mampu menjemput isu hangat yang terus menjadi penghambat berjalanya pesta demokrasi di Indonesia. Misalnya politik identitas. Politik identitas menjadi isu yang rentan terjadi saat berlangsungnya pemilu ataupun pilkada di Indonesia. Perbedaan identitas berdasarkan SARA menjadi alat politik yang rentan dipakai untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilihan. Berkaca dari Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, politik identitas memiliki pengaruh yang besar terhadap integritas bangsa yang majemuk seperti Indonesia.