Krisis yang melanda Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021 berakar dari
ketidakpuasan militer terhadap hasil pemilihan umum yang berlangsung pada November 2020.
Kudeta ini memicu protes besar-besaran dari rakyat Myanmar yang menuntut pemulihan
pemerintahan sipil serta pembebasan para tahanan politik. Sayangnya, respons militer terhadap
protes tersebut adalah kekerasan; mereka menembaki para demonstran yang mengakibatkan ribuan
korban jiwa dan menciptakan krisis kemanusiaan yang meluas, termasuk pengungsian dan
peningkatan tingkat kemiskinan. Kondisi ini semakin memperburuk ketegangan politik dan sosial
di Myanmar, mengancam stabilitas regional, dan menarik perhatian dunia internasional. Krisis ini
juga menandai kemunduran signifikan dalam proses demokratisasi yang sempat berlangsung di
Myanmar sebelum kudeta terjadi.
Peran ASEAN dalam mengatasi krisis Myanmar sangatlah krusial sebagai organisasi
regional yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia
