Sang Paru yang Hendak Diselamatkan

Awal tahun dibuka dengan pernyataan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang menetapkan nama calon ibu kota baru Indonesia, yakni Nusantara. Namun terlepas dari hal itu, pemindahan ibu kota masih saja melahirkan pro dan kontra dari berbagai pihak, dan sebagian besar masyarakat lebih condong ke kontra. 

Alasan utama pemindahan ibukota ke Kalimantan yakni karena Pulau Jawa saat ini sudah sangat padat dan juga pemerintah berharap akan adanya pemerataan ekonomi dan pembangunan. 

Namun, apakah dengan dilakukannya pemindahan ibu kota, Kalimantan yang notabenenya paru-paru dunia akan terhindar dari kerusakan? Sebab, dengan dilakukannya pemindahan ibu kota sudah pasti akan terdapat pembangunan berskala besar yang bisa mengorbankan hutan-hutan di sana.

Faktanya, pemindahan ibu kota bukan hanya memberikan dampak kepada hutan-hutan yang bisa dibabat, namun juga bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. 

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyebutkan bahwa flora dan fauna bisa terancam punah lantaran habitat mereka hilang dengan adanya pembangunan besar-besaran di Kaltim. Merah menyebutkan salah satu fauna endemik pulau Borneo yang terancam punah akibat mega proyek pembangunan ibu kota baru adalah Bekantan. 

Selain itu, beberapa fauna lainnya yang terancam punah yakni Pesut, Beruang Madu, dan Orangutan. Berbicara tentang flaura dan fauna maka kita tidak mampu lepas dengan yang namanya eksositem sebab, dua hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, semua itu karena flaura dan fauna mempengaruhi rantai makanan dan ekosistem juga terikat dengan rantai makanan. Selain itu, iklim bisa ikut terganggu apabila suatu ekosistem juga terganggu.

Lantas, berbicara tentang kepadatan penduduk, secara garis beras, pemindahan ibu kota jelas tak mampu mengatasi masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, sebaliknya pemindahan ibu kota melahirkan berbagai macam masalah baru. 

Luca Tacconi, Direktur Jaringan Asia Pasifik untuk Tata Kelola Lingkungan dan Direktur Program Lingkungan dan Pembangunan menyatakan bahwa, "Setidaknya satu setengah juta pegawai negeri akan pindah ke ibu kota negara yang baru. 

Sementara itu, dengan populasi 900.000 jiwa saat ini, wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sudah memberi dampak pada lingkungan sekitar. 

Populasi yang meningkat pesat di dekat danau Mahakam akan meningkatkan risiko kebakaran lahan gambut di daerah itu. Semakin banyaknya orang yang bermigrasi ke ibu kota negara baru akan mendorong ekspansi lahan pertanian karena permintaan makanan meningkat." Pemindahan berskala besar ini akan menimbulkan pemindahan kawasan padat sehingga dapat dianalogikan ini layaknya gali lubang tutup lubang. 

Tak sampai di situ, banyaknya orang yang bermigrasi ke Kalimantan jelas akan mempengaruhi wilayah di sana sebab akan lahir alih fungsi hutan menjadi wilayah penduduk hingga resiko kebakaran hutan juga bisa terjadi akibat pembukaan lahan secara besar-besaran yang sering dilakukan secara instan, yakni pembakaran.