Program Keluarga Harapan, Episentrum Bantuan Sosial Pengentas Kemiskinan untuk Meraih Keluarga Sejahtera

Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo dalam lampiran Pidato KenegaraanPresiden Tahun 2018 menyampaikan bahwa Dimensi pemerataan dan kewilayahan diantaranyameliputi penanggulangan kemiskinan. 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan salahsatunya bertujuan untuk menyalurkan bantuan sosial melaluisatu kartu untuk mendukung inklusi keuangan.

Dalam rangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif (berdasar Peraturan Presiden No. 82/2016), berbagai terobosan telah dilakukanoleh pemerintah, antara lain melalui penyaluran bantuan sosial secara nontunai. 

Pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan pada pelaksanaan bantuansosial bagi individu, rumah tangga dan komunitas khususnya anak, lanjut usia(lansia), penyandang disabilitas serta kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Hal ini bertujuan untuk peningkatan aksesdan kualitas layanan yang inklusif bagi seluruh penduduk. 

Berkenaandengan hal tersebut, pembangunan manusia dan masyarakat salah satunya diukurdengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui capaian penurunan tingkat kemiskinan. Dalam setahun terakhir tingkat kemiskinan berhasil diturunkan cukupsignifikan yaitu sebesar 0,82 persen poin, menjadi 9,82 persen.

dok: katadata

Penurunan penduduk miskin ini merupakan penurunan terbesar dalam sejarah sejak era krisis moneter yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1990-an. 

Jumlah penduduk Indonesia pada Maret 2018 berkurang menjadi 25,95 juta jiwa (9,82 persen)dibanding posisi September 2017 sebanyak 26,58 juta (10,12 persen).

Penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup besar tersebut didorong oleh beberapa faktor pendukung antara lain implementasi program penanggulangan kemiskinan yang langsung menyasar penduduk miskin dan rentan melalui perbaikan basis data seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada Mei 2018, saya berkesempatan mengikuti Rakornas PKH 2018 "Social Justice forAll" di Hotel Grand Sahid Jakarta. Disampaikan bahwa PKH dalam Prioritas RencanaKerja Pemerintah (RKP) 2019 mengambil tema "Pemerataan Pembangunan untukPertumbuhan Berkualitas" dengan 5 prioritas nasional antara lain: Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

dok: pribadi

PKH merupakan salah satu program bantuan sosial oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tahun 2007.  PKH berupa pemberian bantuan sosial bersyarat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

dok: Kemensos

PKH fokus kepada keluarga miskinterutama ibu hamil, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia untukmempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. 

Periode penerimaan PKH adalah 6tahun dan diharapkan selama periode tersebut KPM dapat meningkatkankesejahteraanya sehingga dapat lulus dari PKH dan menjadi keluarga mandiri dansejahtera.

Bantuan sosial menjadi andalan pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan penduduk di Indonesia. Dalam APBN 2018, jumlah penerima dari nilai manfaat program-program perlindungan sosial meningkat pesat. Fokus bantuan PKHpemerintah adalah 40 persen masyarakat lapis terbawah yang diharapkan bisamembantu perekonomian mereka.

dok: SMERU

Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluargadan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH diantaranya dapatdiakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Berdasarkan data, penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat untuk bantuan sosial tercatat paling tinggi pada semester pertama tahun 2018 dibanding anggaran belanja lainnya.