"Jangan sampai pemekaran ini justru menjadi alat legitimasi untuk pemindahan penduduk, pengerukan sumber daya alam, dan marginalisasi masyarakat asli Yahukimo Timur. Pemekaran harus berpihak pada rakyat, bukan menjadi alat kapitalisasi elite," imbuhnya.
Kritik terhadap Elite Politik dan Letak Geografis
Solidaritas juga mengkritik tajam keterlibatan elit politik lokal dan nasional dalam proses pemekaran yang dinilai tidak transparan dan penuh dengan kepentingan pribadi. Mereka menuding adanya campur tangan politisi aktif dari wilayah Kimyal dan Una Ukam yang berpotensi menyalahgunakan wewenang.
Selain itu, Solidaritas menilai letak geografis ibu kota kabupaten baru yang dirancang berada di daerah tidak strategis dan sulit dijangkau, serta lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut menjadi alasan kuat untuk meninjau ulang proses pemekaran.
"Bagaimana mungkin bicara pembangunan daerah kalau SDM-nya masih minim lulusan magister dan doktor, serta infrastruktur dasar belum terpenuhi?" tanya mereka.
Bantahan atas Tuduhan dan Klarifikasi
Terkait opini yang menyebut bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi oleh pihak tertentu, Solidaritas menegaskan bahwa hal tersebut adalah hoaks dan merupakan upaya sistematis untuk membungkam kritik serta menciptakan disinformasi.
"Kami bukan alat dari siapa pun. Kami adalah mahasiswa yang berpikir dan bertindak berdasarkan nalar kritis dan kolektif. Gerakan ini lahir dari kesadaran bersama untuk melindungi tanah leluhur dan masa depan masyarakat adat," tegas mereka.
Seruan untuk Mahasiswa dan Masyarakat
Menutup pernyataan resminya, Solidaritas menyerukan kepada seluruh mahasiswa Papua untuk tetap kritis dan tidak terprovokasi oleh narasi-narasi elite yang ingin memecah-belah rakyat.
Mereka juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan, agen kontrol sosial, dan tulang punggung rakyat, sebagaimana dijamin dalam tridarma perguruan tinggi.
