Pelanggaran dan pengadilan HAM: membangun keadilan yang hakiki di Indonesia

Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarah perjuangan, namun dibalik itu tersimpan luka mendalam akibat berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tragedi-tragedi seperti tahun 1965, Talangsari, Trisakti, semanggi sehingga kekerasan di Papua, menjadi catatan kelam yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap keadilan bagi para korban dan keluarganya. Meski undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM telah lahir sebagai wujud komitmen negara menegakkan HAM, namun kenyataannya banyak pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini tergantung tanpa kepastian hukum.

Lalu apakah pengadilan HAM di Indonesia benar-benar menjadi jalan menegakkan keadilan? Atau justru sekedar formalitas yang menjauhkan kita dari esensi keadilan sejati?

Adapun mandek pengadilan HAM, yaitu sejak berdirinya pengadilan HAM di Indonesia, hanya sedikit kasus pelanggaran HAM berat yang masuk ke meja hijau, dan lebih sedikitnya lagi yang tuntas hingga menghasilkan keadilan substantif. Sebut saja kasus timor timur yang berakhir dengan vonis bebas bagi sebagian besar terdakwah kasus tragedi 1965 bahkan tak pernah menyentuh proses peradilan formal. Demikian pula kasus Trisakti, Semanggi dan Wasior.

Namun ada beberapa faktor yang kerap diantaranya: 

a. Intervensi politik: banyak Pelanggaran ham berat yang melibatkan aktor negara atau tokoh berpengaruh sehingga sulit di sentuh hukum.

b. Minim alat bukti : karena kasus terjadi puluhan tahun silam, pengumpulan bukti dan saksi menjadi tantangan besar.

c. Rendahnya keberanian lembaga peradilan: masih ada budaya saling melindungi antar elit sehingga pengadilan tidak berjalan optimal.

Ada dampak mandek pengadilan HAM yang tidak hanya menyakiti korban dan keluarganya, tetapi juga berpotensi memudarkan percayaan publik pada sistem hukum, mempertajam luka koletif bangsa, menghambat rekonsiliasi nasional dan merusak citra Indonesia di mata internasional. Kita harus mengakui bangsa ini tidak akan pernah benar-benar maju bila masih menutup mata terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Keadilan bagi korban bukan hanya formalitas hukum, tetapi langkah penting untuk membangun bangsa yang beradab 

Membangun pengadilan HAM yang berkeadilan itu emang agak susah, nah jadi lihatlah mandeknya sistem saat ini , kita perlu merekayasa sebuah ide baru agar pengadilan HAM di Indonesia mampu menegakkan keadilan secara hakiki ada beberapa gagasan yang di tawarkan yaitu: 

1. e- Court HAM: peradilan digital transparan.

Pengadilan HAM bisa di kembangkan berbasis teknologi digital ( e court ) yang memungkinkan politik membantu jalannya persidangan secara real time dengan sistem ini proses persidangan dapat disiarkan secara terbuka untuk menjaga akuntabilitas, dokumen persidangan dan putusan tersedia untuk publik dan akses informasi yang lebih merata termasuk bagi korban daerah terpencil.