Masyarakat sivil di Indonesia terus berkembang sejak reformasi 1998. Masyarakat sivil terdiri dari organisasi non-pemerintah, serikat pekerja, kelompok keagamaan, media, dan kelompok advokasi yang mewakili kepentingan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat. Sejarah masyarakat sivil di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu sudah ada organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan organisasi mahasiswa. Namun ruang geraknya sangat terbatas karena adanya sensor dan pembatasan oleh pemerintah kolonial.
Setelah kemerdekaan, masyarakat sivil sempat mengalami pasang surut. Pada masa Orde Lama tahun 1950-an, masyarakat sivil mengalami kemajuan dengan maraknya partai-partai politik dan organisasi massa. Namun pada masa Orde Baru tahun 1960-1990an, ruang untuk masyarakat sivil sangat dibatasi. Baru setelah reformasi 1998, masyarakat sivil mengalami kebangkitan. Banyak LSM, organisasi profesi, serikat buruh, dan kelompok masyarakat yang muncul. Mereka berperan mengawal demokratisasi dan menyuarakan aspirasi berbagai kelompok masyarakat.
Peran masyarakat sivil di antaranya meliputi advokasi kebijakan publik, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, serta pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sivil di Indonesia telah memberikan kontribusi penting dalam perubahan sosial politik di Indonesia pasca-reformasi. Namun demikian, masyarakat sivil di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, minimnya partisipasi publik, hingga pembatasan oleh negara. Ke depannya, masyarakat sivil Indonesia diharapkan dapat terus memainkan peran penting demi mewujudkan cita-cita reformasi yaitu demokrasi dan keadilan sosial.
