Pagi ini penulis agak bingung ketika melihat dan mendengar pernyataan Syarif Hasan Ketua Harian Partai Demokrat di TV bang one, beliau menegaskan bahwa partainya bukan partai oposisi bagi pemerintahan Jokowi kedepan tetapi hanya menjadi kekuatan penyeimbang. Pernyataan ini terkesan menjadi pilihan politik yang abu-abu, selalu mengeluarkan statmen politik yang implisit dan sebenarnya sesuai dengan tipikal sang Ketua Umum SBY yang memang pada 10 tahun terakhir dikenal sebagai soft player.
Hal ini sebenarnya juga diikuti oleh sebagian partai politik yang lain, menyatakan sebagai kekuatan penyeimbang sehingga terkesan enggan menyebut dengan tegas akan menjadi partai oposisi. Kenapa penulis agak bingung, karena yang penulis pahami bahwa oposisi itu ya kekuatan pengontrol dan penyeimbang, jadi dalam konteks politik demorasi jika mengambil pilihan sebagai partai di luar pemerintahan berkomitmen menjalankan fungsi check and balance maka otomatis disebut sebagai partai oposisi.
Jangan takut menggunakan istilah oposisi, karena lantas kemudian diartikan atau berkonotasi negatif. Oposisi dalam konteks modern bukan menjadi partai penjegal atau pengacau yang selalu mengganggu jalannya pemerintahan. Tetapi oposisi bermakna sebuah kelompok yang komit bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, memberikan solusi alternatif, dan juga siap mendukung jika kebijakan-kebijakan tersebut berada pada posisi yang benar serta pro rakyat. Inilah yang disebut dengan oposisi konstruktif bukan oposisi destruktif.
Oposisi yang demikian disebut oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagai oposisi loyal. Oposisi yang berlandaskan pada cita-cita bersama serta loyal untuk kebaikan bangsa dan Negara. Menurutnya oposisi tidak selamanya menentang tetapi juga bisa mendukung.
Dalam konteks ini penulis juga tidak terlalu yakin jika gagasan oposisi yang digaungkan oleh sebagian partai politik ini berjalan efektif, apalagi dalam aktifitas politik belakangan masih kental terlihat sikap oportunisme dari sebagian elit politik. Karena secara konstitusional oposisi di Indonesia belum dilegal formalkan sehingga terkesan masih berjalan apa adanya. Oposisi yang tidak legal secara konstitusional menurut Cak Nur sendiri tidak akan berjalan efektif karena tidak berlandaskan pada platform dan tidak dengan usaha penuh tanggung jawab.
Fenomena politik pada beberapa dekade terakhir mengkonfirmasi hal ini, tarik menarik kepentingan politik mengaburkan posisi mana partai yang mengklaim oposisi dan mana partai pemerintah. Sikap pragmatisme yang sangat tinggi dari elit-elit partai politik semakin menyebabkan kegaduhan politik sehingga menghambat efektifitas pemerintahan yang ada.
Kekuatan oposisional yang dimainkan oleh partai politik ini pun dapat disebut sebagai oposisi recehan, karena gerakan ini hanya ada dan muncul untuk menjadi alat transaksional bagi elit politik sehingga terkesan menjadi drama politik dan tontonan yang sangat tidak bermanfaat bagi rakyat. Dengan positif thinking kita tetap berharap masing-masing kekuatan yang ada nanti baik kekuatan pemerintah maupun kekuatan oposisional benar-benar membawa kemaslahatan bagi bangsa dan Negara tercinta. Wallau’alam
