"Saya mengharapkan pihak aparat penegak hukum tanggap terhadap suatu proyek yang dianggap tidak jelas asal-usulnya, apalagi tidak adanya papan plang yang seharusnya ada. Karena itu, adalah sebagai tolok ukur sebuah pekerjaan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa di daerahnya itu ada suatu pekerjaan proyek yang sumber dananya dari pemerintah," tandasnya.
Jam An menambahkan, proyek tanpa papan plang diwilayah Kecamatan Pematang Karau ini, pada awal Januari 2019 lalu, sudah kita laporkan kepihak kejaksaan negeri Bartim  dengan harapan dapat ditelusuri dengan harapan dapat mencegah tindak pidana korupsi, sesuai mutu dari Kejaksan negeri Bartim "Melangkah pasti cegah dan berantas korupsi ",tegas Jaman.
Turiadi, salah satu kepala kerja ,saat diwawancara mengaku tidak mengethui siapa rekanan atau penanggung jawab  proyek yang dikerjakannya .
"Yang saya tahu ,kami hanya bekerja mengambil upah sebesar 280.000 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) permeter dari Pak Luhut  "tutupnya. (Yartono ).
