Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan institusi yang punya peran penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran strategis Kemhan dalam pemerintahan, tentu sangat dibutuhkan.
Guna melaksanakan tugas dan perannya, Kementerian Pertahanan diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola anggaran yang cukup besar. Tahun 2019 dan 2020, Kemhan menjadi satu dari 10 Kementerian/Lembaga dengan anggaran yang diprioritaskan.
Tapi ternyata ada yang menyoal anggaran Kemhan dan menilai ada kebocoran. Padahal, yang kita tahu bersama, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju baru melaksanakan tugas sebulan terakhir.
Awal kinerja pemerintahan ini tentunya masih banyak penataan, anggaran salah satunya. Toh, apa yang mendasari cara berpikir orang yang menilai soal kebocoran anggaran? Bagi saya, cara berpikir seperti ini harus dilawan agar tak bias ke masyarakat.
Kalau kita simak pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beliau di awal masa jabatannya pun telah menegaskan dan memperingatkan, jangan ada yang main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara.
Bahkan, Menhan juga ingatkan kepada semua pihak, baik ekosistem di Kementerian Pertahanan maupun di luar lembaga tersebut agar tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan. Ini artinya, pengelolaan anggaran dilakukan dengan serius dan harus sesuai kebutuhan negara.
Belanja alutista yang efisien berdasarkan prosedur dan kualitas barang adalah komitmen dari Kementerian Pertahanan. Tidak saja alutista, kesejahteraan prajurit TNI juga menjadi perhatian Purnawirawan TNI itu.
Maka, pesan saya bagi orang-orang yang gagal paham soal anggaran Kemhan. Jangan melihat sesuatu pada nilai semata. Lihatlah aspek lainnya.
Kita lawan siapapun yang masih berpikiran soal kebocoran anggaran Kemhan tanpa data yang valid. (*)
