Pemilu sebagai Transformasi Demokrasi

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang pemerintahannya dibentuk berdasarkan dari suara rakyat. Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu sekaligus melahirkan pemimpin yang visioner dan negarawan. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu negara. 

Pemilu juga merupakan suatu sistem kompetitif yang bukan hanya ajang perebutan jabatan-jabatan, namun pemilu juga adalah bagaimana memilih pemimpin negara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

Sejarah Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan hingga Pemilu terakhir, telah mengkayakan pemahaman kita akan praktik demokrasi. Pemilihan umum di negara demokrasi adalah ajang bagi pelaku kampanye untuk menyampaikan hal-hal apa yang telah atau sedang dilakukan. 

Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai para calon kandidat pemilu dan calon kandidat tersebut dapat menyampaikan visi dan misi masing-masing sehingga para rakyat dapat memilihnya. 

Namun sayangnya janji-janji tersebut diberikan tanpa dasar rasionalitas yang jelas, dimana seolah-olah dengan memegang kekuasaan publik maka semua mimpi akan dapat diwujudkan. 

Pemilu yang terjadi pada era reformasi merupakan pemilu non-mobilisasi, sekaligus ditujukan untuk menegakkan hak-hak politik masyarakat sipil yang sebelumnya kurang terakodomasi secara lebih memadai. Partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara.

Pada 3 November 1945, pemerintahan kala itu  mengeluarkan maklumat, bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi keikutsertaan partai politik atas keterkaitan dengan diselenggarakannya pemilu. 

Di Indonesia sendiri pemilihan umum presiden, wakil presiden beserta anggota legislatif pada tahun 2019 dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia pada 17 April 2019. 

Setiap warga berhak memilih satu pasangan calon kandidat yang menurutnya dapat merubah suasana kehidupan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu tersebut, banyak pelanggaran yang terjadi yaitu diantaranya terdapat politik uang, pelibatan aparatur sipil negara (ASN) hingga pelanggaran kampanye (Detik.com).

Dalam konstentasi politik, politik uang lebih sering terjadi pada saat menjelang pemilu, hal tersebut dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu, tentunya hal itupun harus diantisipasi demi kualitas demokrasi. Dalam melakukan kampanye pun banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti yang tertulis pada UU No. 10 Tahun 2008 menggariskan bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, media massa cetak dan elektronik, penyebraran bahan kampanye kepada umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan UU. Selain itu, hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat secara relevan antara anggota legislatif terpilih dengan presiden terpilih terhadap penguatan sistem presidensial. Setelah diumumkannya hasil pemilu pada 21 Mei 2019, calon kandidat yang terpilih dapat menjalani visi dan misi nya untuk memajukan negara Indonesia, salah satunya memberantas masalah krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Karena dasar dari pembangunan ekonomi berasal dari kestabilan politik yang ditopang oleh pemerintah yang solid.

Pada pemilu tahun ini Bawaslu provinsi Jawa Barat menyebutkan pelanggaran pemilu di wilayahnya didominasi oleh politik uang. Sedikitnya ada 942 pelanggaran pada pemilu 2019 di Jawa Barat. Dari 942 pelanggaran, 620 merupakan temuan langsung bawaslu. Sedangkan sisanya 326 pelanggaran merupakan laporan dari masyarakat (m.merdeka.com). Bagi para pemilih, penerimaan atas politik uang bukan berarti penundukan terhadap elite politik atas pilihan politik mereka. Melainkan dari kekhawatiran yang melihat masyarakat sebagai korban politik uang yang berhasil mengembangkan strategi politik dalam pemilu bagi beberapa kelompok. Saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki masa-masa transisi menuju demokrasi. Dalam konsolidasi demokrasi, pemilu sekaligus menjadi indikator bagi keberhasilan demokrasi pada umumnya. Kelak demokrasi yang menempatkan peran setiap pemilu sebagai ajang untuk sistem politik Indonesia lebih tertata, bersama dengan hasil demokrasi bagi kesejahteraan rakyat, serta pada akhirnya menguatkan peran negara sebagai negara yang berdaulat yang mampu menempatkan diri secara sejajar.