Meskipun terdapat peningkatan lembaga antar pemerintah dan kelompok transnasional swasta yang fokus pada hak asasi manusia, negara dan kebijakan luar negerinya tetap menjadi kunci perkembangannya. Organisasi non-pemerintah, seperti PBB, memiliki program hak asasi manusia yang luas, dan pejabat internasional yang independen memberikan pengaruh. Namun, keputusan penting biasanya diambil oleh negara anggota IGO, terutama negara yang menjadi target reformasi. LSM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch aktif dalam masalah hak asasi manusia dan memberikan pengaruh.
POLICY MEANS
Di masa lalu, negara-negara enggan membahas pelanggaran HAM karena takut mengganggu hubungan bisnis seperti biasa dan kerja sama keamanan. Negara-negara jarang menuntut satu sama lain terkait HAM di Mahkamah Internasional atau Pengadilan HAM Eropa, di mana sebagian besar kasus diajukan oleh individu.
DIPLOMATIC MEANS
Negara dapat menggunakan berbagai cara diplomasi untuk mempengaruhi kebijakan negara yang melanggar hak asasi manusia. Metode tradisional adalah diplomasi diam-diam melalui diskusi rahasia, yang berguna untuk menyampaikan keberatan tanpa menimbulkan kontroversi. Namun, diplomasi ini sulit dilacak. Diplomasi privat dapat diikuti pernyataan publik, tetapi kritik  publik dapat membuat negara yang ditargetkan menjadi defensif. Contohnya, Amandemen Jackson-Vanik yang menuntut kebebasan bergerak dari negara-negara komunis Eropa justru menurunkan jumlah orang yang diizinkan keluar dalam jangka pendek. HAM-nya dalam konteks masuknya Turki ke Uni Eropa. Langkah-langkah diplomatik lain termasuk pembatalan kunjungan menteri atau penarikan duta besar untuk menarik perhatian pada masalah tersebut.
ECONOMIC MEANS
Pemerintah sering enggan menerapkan sanksi ekonomi karena dapat merugikan diri mereka sendiri. Sanksi ekonomi bersifat dua arah dan dapat berdampak pada bisnis negara yang menjatuhkan sanksi. Selain itu, sanksi ekonomi dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan, seperti penderitaan bagi kelompok rentan di negara target. Sanksi terhadap Irak pada tahun 1990-an memicu perdebatan sengit mengenai dampaknya terhadap rakyat Irak. Langkah-langkah ekonomi mungkin harus dikombinasikan dengan ancaman militer; dan tujuan dan cara harus jelasSelain langkah-langkah negatif, negara dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada pemerintah yang bersedia mengadopsi langkah-langkah yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia.
MILITARY MEANS
Negara-negara dengan kekuatan militer efektif dapat melakukan tindakan militer, yang paling dramatis adalah tindakan militer yang bersifat memaksa. Tindakan ini kontroversial jika dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, seperti pengeboman NATO di Serbia pada tahun 1999. Negara-negara dapat mengklaim terlibat dalam intervensi kemanusiaan dengan motif utama lain. Perang AS di Irak pada tahun 2003, meskipun menghasilkan konsekuensi positif bagi hak asasi manusia, tidak dapat didefinisikan sebagai intervensi kemanusiaan karena didasari retorika keamanan nasional. Ada banyak kasus motif campuran dalam penggunaan kekuatan di negara lain tanpa persetujuan PBB. Pada tahun 1979 untuk mengusir Idi Amin dari Uganda, Vietnam menggunakan kekuatan pada tahun 1979
untuk menggulingkan rezim genosida Khmer Merah di Kamboja.
US Foreign Policy and Human Rights
