Menyedihkan: Semakin Buruk Ketimpangan Nilai Tambah Antardaerah di Indonesia!

Untuk sederhananya,  marilah dikelompokkan Indonesia berdasarkan 7(tujuh) wilayah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel,  pada tahun 2010 kontribusi Pulau Sumatera terhadap nilai tambah nasional sebesar 22.4 persen, dan tujuh tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2017 turun menjadi 21.7 persen.  Kontribusi wilayah Papua terhadap nilai tambah nasional pada tahun 2010 sebesar 2.2 persen, dan tujuh tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2017 turun menjadi 1.9 persen. Kontribusi wilayah Nusa Tenggara (Barat dan Timur) terhadap nilai tambah nasional pada tahun 2010 sebesar 1,7 persen, dan tujuh tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2017 turun menjadi 1.6 persen. Kontribusi wilayah Kalimantan terhadap nilai tambah nasional pada tahun 2010 sebesar 9.4 persen, dan tujuh tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2017 turun menjadi 8.2 persen.

Hanya dua wilayah di Indonesia yang mengalami perbaikan. Pertama, wilayah Pulau Jawa dan Bali memiliki kontribusi nilai tambah terhadap nilai tambah nasional pada tahun 2010 sebesar 58.6 persen, dan tujuh tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2017 mengapami kenaikan  menjadi 60.1 persen. Kedua, wilayah Sulawesi memiliki kontribusi nilai tambah terhadap nilai tambah nasional pada tahun 2010 sebesar 5.2 persen, dan tujuh tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2017 turun menjadi 6.1 persen.  

Hanya wilayah Pulau Jawa dan Bali, serta Sulawesi yang mengalami peningkatan kontribusi peningkatan nilai tambah terhadap nilai tambah nasional, sedangkan wilayah lainnya (Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua) mengalami penurunan atat tanpa perbaikan, atau cenderung semakin buruk.

Kalau tanpa perbaikan strategi pembangunan daerah nasional di Indonesia, maka cenderung semakin buruk ketimpangan pendapatan antar daerah. Biasanya, bila dibiarkan mekanisme pasar yang mengatur distribusi ekonomi (khususnya investasi), maka para investor cenderung menginvestasi pada wilayah yang tumbuh subur dan menghindar daerah yang kurang subur pertumbuhan ekonominya.  Kelihatannya, pola pembangunan daerah dalam periode 2010 sampai dengan saat ini, belum ada tanda-tanda perbaikan signifikan,  khususnya strategi cenderung mengikuti pola mekanisme pasar.

Apakah dengan rencana pemindahan Ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan berpeluang memperbaikan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia.  Kelihatannya upaya pemindahan Ibu kota, dalam sejarah pembangunan ekonomi daerah, belum pernah diunggulkan sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.  Jangan terlalu berharap banyak bahwa dengan pindahnya Ibu kota negara ke wilayah Kalimantan secara mutlak memperbaiki ketimpangan pendapatan antar daerah.

Strategi dasar untuk perbaikan ketimpangan pembangunan antar daerah, yaitu, merumuskan terobosan kebijakan ekonomi nasional, baik berupa isentif kekbijakan fiskal (pajak langsung dan tidak langsung) maupun kebijakan moneter (suku bunga investasi) agar investasi pada produk yang dapat diunggulkan pada tiap wilayah dari  kondisi yang "infisible" (tidak layak investasi) menjadi "feasbile" (layak investasi) untuk melakukan investasi, karena pada tiap wilayah mestinya ada produk yang diunggulkan untuk dihasilkan, sehingga dapat menyerap sumber daya manusia dan sumber ekonomi lainnya pada daerah tersebut.  

Di samping itu, kalaupun diberikan isentif tersebut, harus disertai dengan fungsi koordinasi pusat, bila perlu diangkat seorang menteri mengenai pembangunan daerah.  Tidak ada kebijakan seperti ini selama tujuh tahun terakhir, pada gilirannya ketimpangan pembangunan antar daerah, dilihat dari kontgribusi nilai tambah terhadap nilai tambah nasional, cenderung semakin buruk.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan semakin kokoh dan teguh bila disertai dengan perbaikan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia.  Upaya perbaikan ketimpangan pendapatan di Indonesia diusulkan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.