Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bapelitbangda) kabupaten Tebo, Jambi menggelar rapat koordinasi daerah pengentasan kemiskinan. Dalam acara itu, dilakukan penajaman basis data terpadu. Nantinya dengan data itu dimanfaatkan untuk kajian evaluasi program kerja untuk pengentasan kemiskinan.Â
Menurut kepala Bappelitbangda Tebo, Himawan Susanto melalui kepala bidang SDM pemerintahan dan Sosial Budaya, Yuli Harmayanti, SH memaparkan rapat koordinasi penajaman basis data sebagai kajian dasar evaluasi program pengentasan garis kemiskinan di kabupaten Tebo.
" Kita senantiasa berusaha menekan angka kemiskinan didalam wilayah kabupaten Tebo. Saat ini data dari BPS Tebo angka kemiskinan berkisar pada angka 6,72% (data tahun 2015) atau sekitar 23.000 KK. Artinya pemerintah kabupaten tebo berupaya melaksanakan program pengentasan masyarakat miskin disesuaikan dengan target RPJMD hingga tahun 2021," kata Yuli, Kamis (4/10/2018).
Rakor itu, menghadirkan lembaga Ad Hoc TNPPKN yang ada dibawah koordinasi wakil presiden RI. Hadir nara sumbernya dari pusat layanan data pusat, Bambang Darsono, S.Sos.kemudian Kasubid. SDM dan Kependudukan, Bappeda propinsi Jambi, Ade Irwansyah, SH. MH, serta kepala kantor BPS kabupaten Tebo, Handayani, SE dan diikuti sejumlah undangan dari OPD sekabupaten Tebo.Â
Dalam hal itu, dipaparkan juga pemetaan masyarakat dalam kategori miskin disetiap wilayah kecamatan di kabupaten Tebo. Bahwa kecamatan Tebo ulu dinyatakan terbanyak angka atau paling tinggi jumlah masyarakat miskinnya, disusul kecamatan Rimbo Bujang, dan paling sedikit berada diwilayah kecamatan Rimbo ilir.
" Sebenarnya, menurut data statistik tahun 2016 berkisar 6,87 persen, dan tahun 2017 sekitar 6,79 persen, artinya terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin di Tebo sekitar 0,08 persen," katanya.***
