Corona Kian Menakutkan, Mengapa Pilkada Tetap Dipaksakan?

Apalagi sampai saat ini kita belum pernah mendengar ada strategi dan langkah yang bisa dilakukan guna memastikan protokol kesehatan tetap terlaksana andaikan pilkada tetap berjalan sesuai jadwal. 

Bila dikaitkan dengan bahaya penyebaran virus corona, tahapan penyelenggaran Pilkada jelas sangat mungkin menjadi kluster baru yang mengkuatirkan. 

Belum apa-apa, saat tahap pendaftaran pasangan calon saja sudah terjadi kerumuman massa yang tidak bisa dihindarkan. Tentu bisa dibayangkan, bagaimana nanti saat sudah memasuki masa kampanye? Sebelumnya media juga memberitakan, sudah ada lebih dari 60 orang kandidat yang akan ikut Pilkada terpapar virus corona.

Bila Pilkada ditunda, selain bisa meminimalisir potensi penyebaran virus akibat kerumunan massa, pemerintah dan penyelenggara pemilu juga memiliki kesempatan dan waktu untuk membuat hajatan pesta demokrasi nanti lebih berkualitas. 

Sebagai contoh, opsi untuk mematangkan penyelenggaraan pemilu lewat e-voting bahkan mungkin e-campaign menjadi lebih realistis untuk dilaksanakan. 

Diskusi rutin secara daring yang diselenggarakan LP3ES beberapa hari lalu, mengungkap hal tersebut. Sementara bila Pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal, sudah pasti itu mustahil dilakukan.

Kembali lagi soal penyebaran corona. Dampak pandemi saat ini sudah kita rasakan bersama. Pemerintah sendiri terlihat semakin kewalahan. 

Berbagai upaya termasuk stimulus ekonomi masih terus dikucurkan agar roda perekonomian tetap berjalan dan tidak terpuruk lebih dalam. Resesi sudah di depan mata dan tak bisa lagi dihindari. Pemerintah pun sudah mengakuinya.

Menjadi sangat mengerankan ketika di situasi yang sangat sulit seperti ini, pemerintah seolah tidak mampu membaca potensi bahaya yang sangat besar bila Pilkada dilaksanakan sesuai jadwal. Atau jangan-jangan pemerintah memang sudah siap dituding sedang melakukan pembiaran terhadap ancaman keselamatan warganya?

Sebelum situasi yang sangat buruk terjadi, pemerintah seharusnya membuka mata dan telinga. Jangan sampai pilkada serentak nanti berubah menjadi pesta pora virus corona yang membuat terjadinya "ledakan" jumlah penderita di negara tercinta.

Hari ini (18/9), Ketua KPU Pusat Arief Budiman dilaporkan positif corona. Seorang pimpinan Komisi II DPR RI dengan cepat merespon dan mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak akan mengganggu tahapan proses Pilkada. Astaga....                   

***

Jambi, 18 September 2020