Ketidakwajaran Kriminalisasi terhadap Ahli Lingkungan

Poster dukungan terhadap Basuki Wasis (Foto: programsetapak.org)

Tak hanya oleh perusahaan, Basuki juga digugat oleh Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Basuki diminta KPK untuk menghitung kerugian negara dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan ulah korup sang Gubernur.              

Apa yang sudah dan sedang dilakukan Bambang dan Basuki merupakan langkah-langkah perjuangan menyelamatkan lingkungan, lewat keahlian yang mereka miliki. Ketika hari ini mereka sedang mengalami ancaman kriminalisasi, publik harus bergerak dan memberikan dukungan.

Saat ini di media sosial sudah beredar luas petisi yang menolak kriminalisasi terhadap Bambang Hero. Aktivis pro lingkungan hidup juga kian gencar menyuarakan aspirasi dan dukungan terhadap mereka yang dianggap sebagai pejuang lingkungan namun kini sedang terancam hidupnya oleh upaya kriminalisasi segelintir pihak.

Pada kasus karhutla misalnya. Tahun 2015 menjadi puncak terjadinya kabut asap akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. Yang mengherankan, hanya sedikit korporasi yang berhasil dijerat dalam kasus tersebut, meskipun jelas-jelas kebakaran terjadi di areal ijin mereka.

Pihak korporasi dengan mudah "lepas tangan" dan menuding masyarakat sebagai pelaku kebakaran dan mereka justru menjadi korban. Pola-pola semacam ini jamak ditemukan dalam berbagai penanganan kasus karhutla.

Aparat penegak hukum juga banyak dikritik karena terkesan hanya "galak" pada masyarakat yang diduga sebagai penyebab kebakaran hutan namun terlihat lemah saat mengadili korporasi.

Aroma ketidakadilan ini terasa sangat menyesakkan. Kehadiran orang-orang seperti Bambang dan Basuki yang memiliki keahlian mumpuni di bidang ini tentu bisa menjadi oase yang menyejukkan. 

Keahlian yang mereka miliki membuat kita memiliki harapan, hukum lingkungan yang kita miliki benar-benar bisa ditegakkan pada siapapun yang melanggar. Tidak sekadar tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Tindakan tegas terhadap para pelanggar itu pula yang mungkin membuat efek jera pada siapapun yang lalai apalagi sengaja ingin merusak lingkungan. 

Kita harus satu suara menolak upaya kriminalisasi terhadap para ahli. Suara mereka semestinya terus bisa didengar dan dijadikan rujukan untuk mempertahankan bahkan menyelamatkan lingkungan kita yang masih tersisa. 

Mereka semestinya mendapat perlindungan bukan malah ancaman dan suara mereka tidak boleh dibungkam.     

***

Jambi, 5 Oktober 2018