Uji Nyali dan Konsistensi Anies Soal Reklamasi

Sebagai Gubernur baru di DKI Jakarta, Anies Baswedan otomatis mewarisi seluruh peninggalan (kinerja) Gubernur sebelumnya. Pada akun media sosialnya, baru-baru ini Anies sempat memamerkan dirinya yang sedang berada di Jakarta Smart City (JSC). Siapapun tahu bahwa JSC tersebut merupakan karya pemimpin sebelumnya (Ahok-Djarot), sementara Anies tinggal menikmati dan menggunakannya.

Namun ternyata tak hanya fasilitas yang bisa diwarisi Anies karena ia pun harus mewarisi proyek "bola panas" Reklamasi Teluk Jakarta yang belakangan kembali mencuat. Tentu saja ditambah janji-janji saat kampanye yang harus sesegera mungkin ditepati; mulai dari rumah DP nol rupiah, KJP dan KJS plus, transportasi terintegrasi serba lima ribu rupiah, menutup Alexis, implementasi OK OCE, menghentikan penggusuran, dan sebagainya.

Terkait reklamasi, isu ini sontak langsung menjadi sorotan hanya beberapa saat setelah Anies-Sandi dilantik. Ini terkait perkembangan terkini yang terjadi. Berawal dari Surat Menko Bidang Kemaritiman yang saat itu masih dijabat oleh Rizal Ramli Nomor 27.1/Menko/Maritim/IV/2016 perihal Penghentian Sementara (Moratorium) Pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, pada 19 April 2016 hasil rapat gabungan antara Gubernur DKI Jakarta, Menteri LHK, dan Menteri KKP. 

Awal bulan Oktober 2017, telah terbit SK Pencabutan Moratorium dengan Nomor 499/MenLHK/ Setjen/ Kum.9/9/2017, pada 4 Oktober 2017. Ihwal pencabutan moratorium tersebut sebagaimana dijelaskan Menko Kemaritiman, bahwa pengembang dinilai telah memenuhi persyaratan dari pemerintah. Menindaklanjuti SK tersebut, Gubernur Djarot di akhir masa jabatannya menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.   

Pelantikan Anies-Sandi, hari Senin (16/10) lalu langsung disambut demo puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Tuntutan mereka tak lain tak bukan adalah mengingatkan kembali bahkan menagih janji Sang Gubernur baru untuk tetap konsisten pada sikap menolak proyek reklamasi. 

Hal ini memang tak bisa disanggah lagi. Saat masa kampanye bahkan di acara debat yang disiarkan langsung di televisi terekam jelas bahwa pasangan Anies-Sandi mengambil sikap berbeda dengan petahana yaitu dengan tegas menolak proyek reklamasi karena dianggap telah menyengsarakan warga/nelayan sekitar. Itu adalah pernyataan resmi sekaligus janji mereka jika diberikan mandat memimpin Jakarta. 

Sangat menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan proyek ini, terutama sikap sang Gubernur baru. Konsistensi bahkan nyali sang Gubernur akan langsung menghadapi ujian berat. Para pendukung Anies terutama warga yang menolak proyek reklamasi tentu saja menuntut sang Gubernur harus konsisten dengan sikap dan janjinya. 

Proyek reklamasi Teluk Jakarta memang tergolong unik. Pertama, karena ia masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Kedua, ketika moratorium sudah resmi dicabut oleh pemerintah pusat, lalu Gubernur baru bisa apa?. Ketiga, ketika banyak tudingan negatif mengarah ke Gubernur sebelumnya yang ngotot melanjutkan proyek tersebut, fakta yang ada justru salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, M.Sanusi terjerat kasus korupsi "memperjualbelikan" pasal pemberian kontribusi tambahan dalam Ranperda yang sedang dibahas waktu itu. 

Poin ketiga ini menjadi unik karena M. Sanusi kebetulan kader Partai Gerindra yang notabene adalah pendukung utama Anies-Sandi di Pilkada. Lebih menarik lagi, belakangan sikap Partai Gerindra terlihat mulai melunak terkait proyek reklamasi. Wakil ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra, M Taufik misalnya mengatakan bahwa janji yang dilontarkan Anies-Sandi selama masa kampanye Pilkada DKI tak eksplisit menyebutkan bahwa reklamasi harus dihentikan seluruhnya. Menurutnya, rencana menghentikan proyek reklamasi masih bisa didiskusikan lebih lanjut. 

Anies sendiri menyatakan saat ini dirinya masih menunggu jadwal rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta. Berikutnya, ia akan membahasnya setelah bertemu Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, ini sangat menarik untuk ditunggu kelanjutan ceritanya.

Namun harus diingat bahwa sikap Anies terkait proyek reklamasi ini akan membawa dampak besar khususnya bagi karier politik dan kepemimpinannya. Jika ia bernyali, konsisten dan bahkan berhasil menggagalkan proyek tersebut, bisa dipastikan ia punya modal besar kepercayaan publik yang berarti dukungan melaksanakan program-programnya yang lain. Bukan tidak mungkin pula itu menjadi "modal besar" baginya jika berniat maju di Pilpres 2019.