Mohon tunggu...
Rieres Niermasasi
Rieres Niermasasi Mohon Tunggu... -

Always try to be a good person

Selanjutnya

Tutup

Catatan Pilihan

Blue Economy

22 Mei 2015   21:39 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:42 97
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Blue Economy
Pada tahun 2010, Gunter Pauli memperkenalkan suatu pendekatan baru yakni Blue Economy melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, and 100 million jobs. Konsep Blue Economy dimaksudkan untuk menantang para enterpreneur bahwa Blue Economy business model memberikan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan, menggunakan sumberdaya alam lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, sistem produksi lebih efisien dan bersih, menghasilkan produk dan nilai ekonomi lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan kesempatan untuk memberikan benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil (Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru, 2012).
Blue economy adalah suatu metode yang mengoptimalkan potensi kelautan yang ada dengan menggunakan prinsip ekosistem. Artinya, bekerja untuk menghasilkan output secara optimal namun tetap memperhatikan lingkungan sekitar (tanpa menggunakan emisi dan pengolahan limbah yang baik). Di Indonesia sendiri, konsep blue economy mulai populer semenjak pemerintahan Presiden Jokowi, ketika Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Begitu banyak gebrakan yang dibuat dengan membuat berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan hasil laut Indonesia dan untuk lebih menyejahterakan hidup nelayan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang cukup fenomenal adalah dengan menenggelamkan kapal asing yang tidak mempunyai izin masuk perairan Indonesia. Tujuan kebijakan ini selain untuk melindungi nelayan dalam negeri juga melindungi ekosistem yang ada di dalamnya, karena terkadang kapal-kapal asing tersebut menggunakan cara ilegal dalam menangkap ikan.
Potensi Kelautan Indonesia
Indonesia selain dikenal sebagai negara kepulauan juga dikenal sebagai negara maritim atau negara kelautan. Luas keseluruhan laut di Indonesia adalah sebesar 5,8 juta 〖km〗^2 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tentunya dengan luasnya wilayah kelautan Indonesia, banyak potensi dan keuntungan yang dapat diambil. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, Benua Australia dan Benua Asia dan diantara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang memberikan keunggulan komparatif dengan banyaknya sumber mineral dan gas yang ada.
Dari sisi geografis, Indonesia memiliki potensi yang besar karena wilayah Indonesia berada di pusat lalu lintas maritim antar benua. Hal ini membuat transportasi laut Indonesia meningkat yang dapat menambah pendapatan Indonesia dari sisi transportasi dan pengangkutan. Karena Indonesia berada di wilayah tropis, sumber daya ikan yang ada di Indonesia juga melimpah. Dari 7000 spesies yang ada di dunia, 2000 spesies berada di perairan Indonesia. Beberapa jenis ikan seperti : ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, demersal, udang, cumi-cumi, dan ikan-ikan karang juga banyak ditemukan di perairan Indonesia yang menyumbang cukup besar untuk komoditas ekspor.
Selain hasil perikanannya, kelautan Indonesia juga mempunyai pesona lainnya di bidang pariwisata yang mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Banyak pantai-pantai indah yang terbentang di Indonesia yang sangat diminati wisatawan seperti: Taman Nasional Bunaken dengan terumbu karangnya, Pantai Kuta dengan keindahan sunset-nya, dan lain sebagainya. Sektor pariwisata ini juga banyak menyumbangkan pendapatan bagi negara.
Permasalahan yang Dihadapi
Walaupun Indonesia merupakan negara agraris yang dikelilingi oleh lautan, potensi laut dan pesisir yang besar masih belum mampu diolah dengan baik. Bahkan hingga saat ini laut Indonesia belum menjadi basis ekonomi bagi pembangunan nasional. Hal ini dapat diindikasikan dari masih belum optimalnya kontribusi yang diberikan oleh bidang kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Indonesia yang luas wilayah lautnya hampir 70% dari total seluruh wilayahnya, hingga kini kontribusi bidang kelautan terhadap PDB nasionalnya masih dibawah 30% (Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru, 2012).
Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya, sektor ekonomi kelautan ini masih merupakan sektor yang relatif tertinggal. Terlihat pada rendahnya produktivitas tingkat pemanfaatan sumber daya, tingkat teknologi yang digunakan, angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, tingkat ramah lingkungan, dan minat investasi skala menengah dan besar relatif kurang, serta modal yang dibutuhkan juga besar.
Ketertinggalan sektor kelautan ini terutama diakibatkan adanya pembangunan yang masih cenderung berorientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi berbasis terestrial atau daratan saja, dilakukan secara parsial dan pendekatan yang kurang tepat. Pembangunan ekonomi kelautan nasional hingga saat ini masih cenderung berpihak pada kaum pemburu rente. Apabila hal ini terus berlanjut dapat diiindikasikan akan terjadi eksploitasi sumberdaya secara berlebihan hingga merusak alam dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan
Beberapa kebijakan yang mungkin bisa diterapkan guna meningkatkan peran sektor kelautan sebagai salah satu penyumbang pendapatan nasional adalah dengan melakukan beberapa tindakan, antara lain : mengembangkan sektor wisata bahari sebagai tempat wisata yang diminati baik wisatawan domestik ataupun wisatawan asing, mengembangkan sektor perhubungan laut untuk menguasai pangsa pasar nasional dan internasional, mngembangkan sektor perikanan dan kelautan serta menjaga kelestariannya.
Perlu kolaborasi berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat setempat untuk meningkatkan sektor kelautan Indonesia. Pemerintah pusat dengan berbagai lembaga harus mulai melakukan berbagai kebijakan untuk membenahi infrastruktur di sekitar wilayah yang mempunyai potensi wisata bahari yang baik. Undang-undang dan peraturan terkait ilegal fishing yang telah ada perlu penegakan yang tegas untuk menjaga ekosistem laut dan melindungi nelayan domestik. Hal demikian juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat Indonesia telah menerapkan otonomi daerah. Pemerintah daerah tentunya lebih tahu tentang potensi dan permasalahan yang ada di wilayahnya dan lebih peka mengenai kebijakan yang harus diambil dengan mempetimbangkan berbagai aspek. Dari sisi masyarakat sendiri, mereka harus mampu mematuhi peraturan yang ada dan lebih sadar hukum. Sikap dan perilaku dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dengan tidak membuang sampah dan limbah seenaknya juga menyumbang kontribusi besar. Menjaga ekosistem laut Indonesia bukan tanggung jawab satu atau dua pihak, namun tanggung jawab kita bersama, karena secara langsung ataupun tidak hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia.

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun