Ketika saya membaca sebuah berita masalah UMP (Upah Minimum Propinsi) DKI Jakarta yang konon mencapai Rp. 2,2 juta sepertinya menyenangkan. Apalagi ketika Wakil Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan “ Idealnya upah minimum di DKI Jakarta untuk yang sudah berkeluarga Rp. 4 jutaan, Itu kebutuhan hidupnya”.
Dan dikatakannya lagi “Rp 2 juta, hanya diperuntukan bagi yang belum berkeluarga, itu pun tidak ada komponen asuransi. Perkiraan kami, kalau di DKI dapat penghasilan Rp 4 jutaan, itu lah UMP yang sesungguhnya untuk sebuah keluarga," (merdeka.com)
Harapan Wakil Gubernur untuk warga DKI Jakarta membuat perut penuh, sejahtera dan dompet terisi agaknya hanya sebuah harapan saja, angan – angan impian syurga yang turun kebumi.
Nyatanya masih banyak pekerja, buruh bahkan guru swasta yang menerima gaji dibawah UMP. Pekerja, buruh disebuah Lembaga, Instansi dan perusahaan swasta di DKI Jakarta masih ditemukan menerima gaji yang dibawah UMP. Fakta inilah yang membuat saya menulis, yang mana Wakil Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengira warganya sudah mendapatkan hak UMP sebagai buruh, pekerja sesuai harapan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Dilapangan bawah, lapisan masyarakat buruh, pekerja seperti Satpam, Supir, Office Boy (OB) masih jauh dari harapan hidup layak di DKI Jakarta. Adalagi, bahkan sampai guru yang sarjanapun upahnya masih dibawah UMP bahkan lebih rendah daripada upah Satpam, Supir dan Office Boy (OB), yang mana upah mereka Satpam, Supir dan Office Boy (OB)pun masih dibawah UMP DKI Jakarta.
Menurut hemat penulis pak Wakil Gubernur DKI Jakarta cobalah turun kebawah adakan tanya jawab terhadap lapisan masyarakat bawah kaum buruh tersebut, dapatkan informasinya langsung dari pelakunya agar tahu kondisi warganya. Jangankan perkiraan upah Rp. 4 Jutaan lha wong yang menerima upah dibawah UMP Rp. 2,2 juta saja masih banyak ditemukan masyarakat kaum buruh.
