Tanggal 30 Juni merupakan tanggal bersejarah bagi rakyat Mesir. Karena pada tanggal itu Muhammad Mursi dari kubuh Ikhwanul Muslimin terpilih sebagai presiden seribu menara menggantikan rezim Husni Mubarak yang telah lama berkuasa. Akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2013 merupakan tanggal kembalinya pergolakan dan tuntutan rakyat kepadanya untuk segera mengundurkan diri sebagai presiden seribu menara itu.
Mesir kembali menjadi sorotan media internasional yang lagi hanyat. Negara piramida ini tengah bergejolak, kali ini antara kubu yang pro-presiden Mursi harus berhadapan dengan kubu oposisi yang menunut pengunduran diri presiden Mursi. Pergolakan yang terjadi beberapa hari terakhir ini membuka lembaran kedua kondisi politik yang tengah bergerak mencari sekaligus menemukan cita-cita nasional yang bisa membebaskan Negara piramide ini pada sebuah Negara yang berdaulat jauh dari pertikaian internal yang selama ini menyengsarakan rakyat.
Berdasarkan sejumlah laporan media, pergolakan yang tengah melanda Mesir dipicu karena presiden Mursi dinilai gagal untuk polarisasi politik, juga harus bertanggung jawab terhadap kegagalan program ekonomi Mesir.
Meskipun Mursi sendiri menyadari serta mengakui kesalahannya. Presiden Mursi mengakui bahwa ia telah membuat sejumlah kesalahan pada tahun pertama pemerintahannya, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan itu ia menyerukan rekonsiliasi nasional dan menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan oposisi terkait reformasi konstitusi, sebagaimana pidato Mursi tanggal 26 Juni yang lalu, seperti yang dilaporkan Press TV. Akan tetapi, tanggal 27 juni sehari setelah pidato Presiden Mesir itu mendapat reaksi dari koalisi oposisi utama rakyat Mesir yaitu Front Penyelamat Nasional (NSF) dengan menolak tawaran Presiden Mursi dan menyerukan pemilu dini. Kelompok oposisi tetap menyerukan demonstrasi untuk menuntut pengunduran diri Mursi serta penyelenggaraan pilpres dini.
Demonstrasi massa yang telah direncanakan minggu tanggal 30 juni beberapa hari yang lalu bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Muhammad Mursi. Dimana massa dari kedua kelompok tersebut sejak pagi telah berkumpul di Bundaran Al-Tahrir, Kairo dan di depan istana Presiden. Para demonstran turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Mursi serta pelaksanaan pilpres dipercepat. Selain kelompok oposisi, juga terdapat kelompok yang pro kepada Presiden Mursi sehingga hal itu membuat ribuan kelompok oposisi dan pro-Presiden saling menunjukkan kekuatannya.
Front Tamarod (pembangkang) motor penggerak kubu oposisi telah mengambil sikap yang berseberangan dengan pemerintah Mursi melalui juru bicaranya menyatakan bahwa kelompok ini telah mengumpulkan sebanyak 22 juta tanda tangan dari warga Mesir yang menyatakan tidak percaya dan menginginkan pengunduran diri presiden Muhammad Mursi. Tindakan mereka telah dimulai dari beberapa kota Mesir termasuk Kairo dua hari sebelum rencana demonstrasi hari ahad.
Akibat dari konsentrasi massa antara dua kelompok tersebut bentrokan tidak bisa terhindarkan, bentrokan antara kubu anti dan pro Mursi terjadi di kota-kota Mesir seperti Bundaran al-Tahrir, kota al-Mahallah, serta Iskandariyah. Di Kairo para penentang Mursi sempat membakar gerbang utama istana presiden dengan melemparkan bom-bom Molotov, bahkan menyerang gedung ikhwanul muslimin sehingga para tokoh ikhwanul muslimin segera meninggalkan kota itu guna menghindari amukan massa. (Tasnimnews, 30/6).
Di tengah protes anti pemerintah kubu oposisi menetapkan tanggal 2 juli sebagai batas waktu bagi Mursi untuk mundur. Dalam pernyataannya, “Kami memberikan waktu kepada Muhammad Mursi hingga pukul 17:00 pada selasa (dini hari), untuk meninggalkan kekuasaan, dimana memungkinkan lembaga-lembaga Negara untuk mempersiapkan pemilu dini presiden.” Kubu oposisi memperingatkan jika Mursi tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan, para pengunjuk rasa akan mulai melakukan kampanye pembangkangan sipil.
Ketegangan politik Mesir yang telah memakan korban sebanyak 17 orang tewas dan lebih dari 800 lainnya terluka (irib.ir, 1/7) ternyata berpengaruh pada pengunduran diri empat menteri cabinet presiden Muhammad Mursi dalam mendukung kubu oposisi. Para menteri itu adalah Khaled Hisham menteri lingkungan hidup, Hatim Bagatu menteri Dewan Kota, Hisham Zazaou menteri pariwisata, dan Atif Helmi menteri komunikasi, serta Perdana menteri Hisham Kandil, yang semuanya bersama-sama menyerahkan surat pengunduran diri mereka.
Informasi terakhir stasion TV Alalam(2/7) melaporkan tentang pengunduran menteri luar negeri Mesir, Mohamed Kamel Amr setelah mundurnya menteri-menteri pemerintah presiden Muhammad Mursi. Hingga saat ini sudah 11 menteri yang menyatakan keluar dari pemerintahan ikhwanul muslimin di tengah krisis politik yang terjadi di negeri piramida itu guna menyatakan solidaritas mereka kepada para demonstran.
Demonstrasi hari ahad yang diikuti sekitar 17 juta warga Mesir akhirnya mengundang campur tangan pihak militer Mesir untuk menyudahi pertikaian internal antara dua kubu yang berseteru di Mesir. Dimana militer menetapkan ultimatum kepada pihak-pihak yang sedang bertikai untuk mengakhiri pertikaian mereka selama jangka waktu 48 jam hingga tuntutan rakyat terjawab, karena jika tidak maka pasukan militer akan campur tangan dan mengambil alih peran sebagai penyelesaian krisis jika keamanan Negara sudah terancam.
Pernyataan pihak militer ini disambut oleh kelompok oposisi anti presiden Mursi, sementara para pendukung Mursi dan ikhwanul muslimin sebagai partai yang mendominasi pemerintahan Mesir menyatakan terkejut atas pernyataan militer tersebut.
Kemelut Mesir harus ditentukan oleh rakyat Mesir sendiri, pemerintah presiden Mursi dan kubu ikhwanul muslimin mestinya menjadi pemerintahan yang bisa menengahi aspirasi rakyatnya sendiri, sehingga tidak perlu lagi ada campur tangan militer dalam mereaksi tuntutan rakyatnya.
Akan tetapi, masih ada catatan lain dari kisah dibalik pergolakan Mesir saat ini yang harus mendapatkan perhatian serius, baik dari pemerintah presiden Mursi dan rakyat Mesir khususnya maupun lembaga internasional umumnya, yaitu peristiwa tragis pembantaian seorang ulama syiah yaitu Sheik Hassan Shahatah dan tiga rekannya oleh kelompok salafi ekstrim Mesir di desa Abumusallam, provinsi Giza,Mesir.
Bahkan setelah peristiwa, Mursi mendapat kecaman dari beberapa tokoh Mesir karena dinilai terlibat dalam kasus pembunuhan empat warga syiah di desa Abumusallam, provinsi Giza, Mesir minggu 23 juni lalu. Karena peristiwa di Abumusallam itu terjadi sepekan setelah kelompok salafi Mesir menggelar sebuah konferensi yang menghalalkan darah umat syiah. Presiden Mesir, Mursi juga hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga hal itu membuat berbagai partai Mesir mengacungkan tudingan terhadap Mursi, serta Mursi dinilai ikut bertanggung jawab dalam tindakan kejahatan para ekstrim salafi itu.
Ahmad Rasem Al-Nafis, seorang tokoh Syiah Mesir yang menyinggung bahwa pemerintahan yang sekarang berkuasa di Mesir adalah pihak pertama dan terakhir yang bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian empat warga Syiah di Giza. Al-Nafis menuding Mursi tidak mengamalkan janjinya di hadapan undang-undang dasar dan oleh karena itu dia juga terlibat dalam kejahatan tersebut, (Tasnimnews (29/6) dan FNA dalam laporannya).
Mudah-mudahan gejolak di Mesir bukanlah sebuah kutukan, tapi bila itu sebuah kutukan maka gejolak akan tetap berlangsung hingga tuntutan rakyat dan kaum tertindas akan terwujud melalui revolusi II abad ini.
