Tahun 2019 adalah tahun politik, saat dimana seluruh komponen bangsa, energinya terkonsentrasi dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan. Tim sukses setiap kandidat ramai-ramai jualan jagoannya masing-masing. Semuanya sibuk dengan pencitraan dan citra dirinya agar bisa memikat hati rakyat sebagai konstitennya. Salah satu faktor yang bisa mendongkrak elektabilitas suara kandidat adalah popularitas, semakin populer calon akan semakin memudahkan partai politik untuk memengaruhi konstituen.
Kekeliruan mendasar yang sering terjadi adalah masyarakat kerap terlena oleh popularitas dan melupakan rekam jejak serta kualitas. Menurut Despan Heryansyah dalam Kompas 27/02/2018 bahwa kepemimpinan saat ini cenderung lebih berorientasi populer (pop-leaders) yang merupakan akibat dari budaya demokrasi yang baru tumbuh secara tertatih-tatih.
Sosok populer dianggap merepresentasikan pemimpin ideal saat ini.Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI tahun 2014 adalah trend baru betapa sosok fenomenal menjelma menjadi sesuatu yang menarik untuk di jual ke publik sebagai pasar konstituen. Parpol tiba-tiba berpikir pragmatis, pemimpin tidak lagi diperoleh dari sebuah proses pengkaderan dan regenerasi yang matang di dalam tubuh partai, akan tetapi lebih menyukai sesuatu yang instan dan mudah. Sosok yang mampu merebut hati masyarakat dan populer di masyarakat kerap dijadikan komoditas jualan partai untuk di usung menjadi calon pemimpin.
      Secara prosedur, fenomena pemimpin instan dan poluler adalah sesuatu yang sah saja dilakukan, menjadi masalah ketika proses administrasi melupakan substansi dari sebuah suksesi. Sejatinya yang dicari dari suksesi adalah lahirnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas serta terlahir dari proses pematangan yang memadai, inilah yang seharusnya menjadi peran utama partai politik.
      Popularitas dan kualitas sebenarnya saling berhubungan, namun bisa juga tidak. Pemimpin yang populer bukan jaminan bahwa pemimpin tersebut juga berkualitas. Tidak sedikit kita bisa melihat banyak pejabat publik yang secara nama memang sudah top dan populer, namun kerdil dalam etika dan miskin dalam kualitas. Sebaliknya, sering juga kita melihat anomali yang terjadi, sosok pemimpin yang kurang begitu di kenal, namun karena kualitas dan etika politiknya yang baik menjadikan dia dikenal publik. Susi Pujiastuti adalah salah satunya, awalnya mungkin orang skeptis dengan sosok Susi. Namun, dia berhasil menunjukan kepada rakyat bahwa kualitas itu tidak bisa di tukar dengan popularitas. Justru malah sebaliknya, pemimpin yang berkualitas akan menjadikan dirinya populer karena masyarakat jatuh hati dengan kinerjanya.
      Dalam beberapa hari terakhir, kita dikejutkan dengan tertangkapnya 41 orang anggota DPRD Malang yang terjaring OTT KPK karena korupsi berjamaah, sungguh kejadian yang sangat memalukan. Kejadian tersebut sebenanrnya bukanlah barang baru di negeri ini, sebelumnya sudah sering kita lihat banyaknya kader parpol yang korup juga manjadi target OTT KPK. Ironisnya, seolah tidak mau belajar dari kejadian tersebut, masih banyak saja parpol yang tetap meloloskan Bacaleg dengan rekam jejak merah karena pernah tersangkut kasus korupsi.
Mengutip pernyataan Cak Nun dalam sebuah kesempatan, "partai politik memperkenalkan calonnya dengan mendustakan kenyataannya, calon pemimpin ditampilkan dengan pencitraan, pembohongan, dimake-up sedemikian rupa, dibesar-besarkan, dibaik-baikan, diindah-indahkan, dihebat-hebatkan". Kejadian ini menunjukkan bahwa parpol harus segera berbenah, agar parpol mampu menghadirkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas dan lahir dari sebuah pembinaan internal yang sehat dan bermartabat, bukan lagi pencitraan popularitas tanpa kualitas.
