Assalamu'alaikum waruhmatullahi wabarakatuh.
Pertarungan pilpres sudah usai, pelantikan presiden terpilih menjadi presiden definitif juga sudah usai, dan hari ini tiba saatnya membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk saya mengajukan usul kepada bapak presiden Joko Widodo terhadap beberapa hal agar kinerja bapak untuk memajukan Republik ini menjadi minim kendala dan maksi kinerja. Ada pun usul sederhana saya adalah sebagai berikut :
- Ada pembagian tugas yang jelas, transparan dan tertulis dengan JK, agar tidak tumpang tindih. Saran saya ini saya berikan karena JK lebih senior usianya dan lebih berpengalaman memimpin para menteri di kabinet ketika beliau dulu menjadi wapres. Perlu juga diperhatikan dan dipelajari langkah politik dan statement beliau di depan publik. Apa yang boleh dilakukan JK dan apa yang hanya dilakukan presidennya saja. Ingat juga bahwa JK adalah kader senior partai golkar. Beri target pribadi beliau agar mampu menarik partai golkar ke dalam kepentingan anda, jika gagal maka perlu diketahui apa yang menjadi penyebab utamanya.
- Perlu membuat kabinet non-formal atau kabinet bayangan sebagai mitra sharing dengan bapak presiden secara khusus selama lima tahun ke depan. Jabatan ini tidak formal dan nama-namanya tidak boleh diketahui oleh publik alias dirahasiakan (juga tidak boleh tampil di media dan bukan dari parpol). Jadikan kabinet bayangan ini sebagai mitra diskusi dan atau sebagai kabinet oposisi atau think-tank yang anda bentuk seorang diri, sehingga bapak presiden akan mendapatkan vitamin baru yang original dalam mengevaluasi kinerja kabinet formal, sehingga dalam mengambil keputusan dan arahan kepada para menteri formal bapak akan lebih komprehensip, substansial dan tidak emosional sesaat yang terkadang tanpa disadari bisa merugikan bapak sendiri.
- Jika bapak dan kabinet sudah bisa berjalan dengan optimal dan stabil, saya berharap bapak bisa membubarkan KPK agar uang negara lebih efisien, namun lembaga kepolisian dan jaksa agung harus diperkuat terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa KPK dibentuk karena banyaknya korupsi di negeri ini dan lembaga penegak hukum yang ada pada saat itu tidak kuat dan tidak penuh komitmen kepada rakyat. Jika lembaga penegak hukum selain KPK belum bisa dipercaya, maka KPK masih tetap dipertahankan saja.
- Bapak harus berani mengajukan rancangan UU ke DPR bahwa rangkap jabatan parpol dengan jabatan presiden, parpol dengan gubernur, parpol dengan menteri, parpol dengan bupati, dan parpol dengan walikota harus ditiadakan atau dilarang. Jabatan presiden, gubernur, bupati dan walikota adalah jabatan publik untuk semua rakyat yang ada diwilayahnya, bukan hanya sebagai jabatan bagi para pemilihnya saja atau hanya bagi partainya saja. Maka jabatan-jabatan tersebut harus steril dari kepentingan golongan, itu berarti ia harus meninggalkan atribut golongannya atau kelompoknya saja. Ini seperti sederhana tetapi jika tidak di larang dalam bentuk UU maka akan menyulitkan kejelasan menjalankan tugas dan merugikan rakyat secara keseluruhan. Jika hal ini tidak dilakukan maka siapapun presidennya akan kesulitan, termasuk anda sendiri mengalaminya bukan?
- Pastikan bahwa pilpres yang akan datang sudah ada UU dan kepresnya tentang capres independen yang sejalan dengan jabatan yang ada dibawahnya seperti gubernur independen, bupati independen dan walikota independen.
Jika bapak bisa menjalankan setidaknya lima hal diatas, maka bapak akan menjadi tokoh pembaharu di Rebpublik ini yang lahir dari rakyat jelata yang jujur, lugas, tidak punya partai, tidak mendirikan partai, dan bukan konglongmerat namun sukses dunia dan akhirat.
Semoga gagasan kecil ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi bapak dalam menjalankan tugas kepresidenan sehari-hari. Jika bapak sudah memikirkan tentang lima gagasan tersebut, maka abaikan saja usulan saya ini dan mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan selamat berkarya bagi bapak dan jayalah Negara dan Bangsa Indonesia.
Wassalamu'alaikum waruhmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta, Minggu, 26 Oktober 2014.
Teguh Sunaryo
HP : 085 643 383838
