Rumah Tanpa Jendela, Apakah Rumah Realistis Kelas Bawah?

mikirbae.com

Rumah Tanpa Jendela (2011) adalah sebuah film kritik satir, soal ketimpangan sosial. Keprihatinan sineas pada masa depan anak-anak tanpa "rumah sehat".

Banyak kaum urban masih tinggal di rumah tipe R5SR, yang tidak lain-Rumah Sangat Sederhana Sekali Sehingga Sulit Rebahan. Meski dari segi apapun tidak layak huni, tapi tipe itu jumlahnya mayoritas di antara rumah-rumah layak huni di Jakarta. Target pengurangan kawasan permukiman kumuh di Indonesia saat ini menyisakan 12 persen di perkotaan atau setara dengan mengentaskan 7,2 juta KK dari kekumuhan 

Hingga 2020, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah bangunan hunian di Jakarta saja telah mencapai 45,04 persen. Sebaliknya, sebanyak 37,71% rumah tangga berstatus mengontrak atau menyewa rumah. Sementara, rumah tangga di Jakarta yang tinggal di rumah dinas sebanyak 1,17% pada tahun lalu.

ini-daftar-rumah-bebas-ppn-cek-aturannya-di-sini-c2d0s0fefm-62191a7f31794966ba4d6742.jpg

okezone.com

CNNIndonesia

Usaha pemerintah untuk memanusiawikan para urban, dengan rumah murahpun, sebenarnya sebuah dilema. Pertama, karena ukuran murah sebenarnya sangat relatif, dan kedua, rumah murah seperti melegalkan para urban mengunjungi ibukota, jika tidak diikuti dengan kebijakan anti-slum.

Kondisi itu sama-sama tidak menguntungkan bagi kelas bawah-menengah, dan bagi pemerintah sendiri, tapi harus ada solusi yang tepat sasaran.

Karena masih banyak masyarakat yang belum mampu memiliki hunian sendiri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat program Rumah DP 0 Rupiah. Lewat program ini, warga Jakarta yang gajinya di bawah Rp 14,8 juta per bulan bisa mendapatkan hunian terjangkau dengan skema pembayaran uang muka nol rupiah.

Tapi kontroversi yang timbulnya, justru masalah korupsi dalam pengadaan tanah yang merugikan negara hingga Rp 152,5 miliar.

Kita pernah menggunakan solusi melalui skema Rusun (rumah susun),Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa), Rusunami, (Rumah Susun Sederhana Milik). 

Namun pemerintah salah langkah dalam menjalankan kebijakan tersebut, karena tidak diikuti dengan evaluasi guna bangunan. Jadi sejak awal kesalahan itu sudah muncul sebagai calon masalah baru. 

Karena orientasinya hanya memindahkan masalah (urban dari slum ke rusun), tapi justru membuat masalah baru, (rusun tidak didesain ramah pengguna-secara tata guna maupun sosialnya).