Adanya Kementerian Khusus, Apakah Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan Lebih Baik?

Terkait hal itu beredar kabar kurang sedap. Ternyata calon jemaah haji yang bisa berangkat lebih dahulu sebelum waktu keberangkatan sesuai system itu punya "ordal". Mereka bisa berangkat dengan membayar sejumlah uang kepada oknum Kementerian Agama di bagian yang menangani jemaah haji.

Hal itu memang sulit dibuktikan karena transaksinya di bawah meja. Kedua belah pihak pasti akan saling menjaga. Tapi faktanya hal itu memang banyak terjadi di lapangan/masyarakat.

Nah, hal semacam itu tidak boleh lagi terjadi di Kementerian Haji dan Umrah. Perilaku korup seperti itu tidak boleh ada lagi, tidak dilakukan lagi oleh pegawai Kementerian Haji dan Umrah. Sebab hal itu jelas merugikan banyak calon jemaah haji.

Dalam hal ini sungguh tepat apa yang disampaikan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, bahwa pegawai Kementerian Haji dan Umrah harus memiliki integritas tinggi.

Itu baru dari satu permasalahan saja, yakni waiting list calon jemaah haji. Belum lagi "PR" Kementerian Haji dan Umrah yang lainnya, yang menyangkut kualitas pelayanan dan lain-lain.

Kementerian Haji dan Umrah, dengan demikian memiliki tugas yang tidak ringan. Kementerian Haji dan Umrah memiliki tugas yang berat namun mulia.

Ukuran keberhasilan Kementerian Haji dan Umrah dalam mengelola permasalahan haji dan umrah bisa dilihat nanti dari lebih tertib atau tidaknya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Selain itu ukuran keberhasilan Kementerian Haji dan Umrah yang tidak kurang pentingnya adalah, apakah masyarakat, dalam hal ini calon jemaah haji bisa merasakan dampak yang nyata berupa kemudahan, kemyamanan, dan keamanan atau tidak ketika mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. Kalau ya, berarti transformasi pemerintah dalam penyelenggaraan haji dan umrah bisa dikatakan berhasil.