Presiden Jokowi Perlu Segera Blusukan ke Desa Wadas

Sejauh ini Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden Jokowi (Joko Widodo) identik dengan kegiatan "blusukan". Kegiatan blusukan dilakukan pak Jokowi tentu bukan tanpa tujuan atau sekedar jalan-jalan semata. Blusukan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya sekaligus mencari solusi yang tepat.

Banyak hal dapat diselesaikan oleh pak Jokowi dengan kegiatan blusukannya. Baik sewaktu jadi walikota Solo, gubernur DKI Jakarta, termasuk sampai saat ini jadi Presiden RI.

Kasus dan konflik yang terjadi di Desa Wadas yang menghiasi pemberitaan banyak media beberapa hari belakangan ini pun sepertinya membutuhkan kehadiran Presiden Jokowi. Presiden perlu melakukan blusukan ke sana.

Hal itu agar permasalahan di sana tidak berlarut-larut, bisa diselesaikan dengan baik. Sebab permasalahan yang terjadi di Desa Wadas terjadi bukan tiba-tiba saat ini. Permasalahan yang ada di sana terjadi sejak tahun 2018 lalu, yakni sejak adanya rencana proyek Bendungan Bener.  

Tidak semua warga Desa Wadas dapat menerima rencana proyek Bendungan Bener tersebut. Hal itu tentu bukan tanpa sebab. Salah satu alasan warga yang menolak karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Selain itu sebagian warga Desa Wadas menolak karena sistem ganti rugi yang dilakukan pemerintah dinilai akan berdampak kemiskinan di masa mendatang. Ganti rugi tidak akan mampu menopang kehidupan dalam jangka waktu lama karena warga diyakini akan berlaku konsumtif.

Alasan lainnya yang membuat warga Desa Wadas menolak proyek Bendungan Bener karena tidak dicantumkannya Desa Wadas dalam permohonan izin lingkungan terbit yang disebarluaskan melalui banner pada tanggal 4 September 2017. Masuknya Desa Wadas tercantum dalam izin lingkungan terbit tertanggal 8 Maret 2018.     

Menilik argumentasi warga Desa Wadas yang menolak proyek Bendungan Bener, nampak jelas bahwa pemerintah kurang maksimal dalam melakukan pendekatan dan komunikasi dengan mereka. Sebab kalau pendekatan dan komunikasi yang dilakukan maksimal, warga Desa Wadas yang menolak mungkin akan faham dan bisa menerima.

Proyek Bendungan Bener termasuk salah satu PSN (Proyek Strategis Nasional).  Hal itu ditetapkan melalui Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.  

Oleh karena proyek Bendungan Bener merupakan proyek nasional dan juga adanya konflik yang belum selesai di Desa Wadas, maka sangat tepat jika Presiden Jokowi turun tangan. Apalagi Presiden Jokowi berasal dari provinsi yang sama dengan warga Desa Wadas.