William Aditya Sarana, adalah nama yang identik dengan isu "lem Aibon". Ya, karena William Aditya lah anggota DPRD DKI Jakarta yang mengungkap anggaran lem Aibon sebesar Rp. 82,8 milyar dalam APBD Pemprov DKI Jakarta pada akhir bulan Oktober 2019 lalu. Ia mengungkap anggaran lem Aibon dengan mengunggahnya ke akun instagram miliknya, @wilsarana.
Terhadap apa yang dilakukan William Aditya waktu itu, banyak publik mengapresiasi dan mendukungnya. Tapi tidak sedikit pula publik yang memandang sinis terhadapnya.
Sesama anggota DPRD DKI Jakarta sendiri banyak yang merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan William Aditya itu. Oleh karena itu beberapa anggota DPRD DKI Jakarta tercatat pernah menegur William Aditya.
Salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI-P, Gembong Warsono misalnya. Gembong menilai William Aditya kurang beretika. Menurut Gembong, sebelum William mempublikasikan anggaran lem Aibon itu semsestinya dibahas terlebih dahulu di internal komisi.
Senada dengan Gembong, anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI-P lainnya, Ima Mahdiah mengingatkan William, bahwa jika menemukan anggaran yang janggal, harus dibahas terlebih dahulu sebelum diunggah ke media sosial. Selain itu Ima menyarankan William untuk mengurusi komisinya bukan komisi lain.
Ima menyarankan hal itu karena anggaran lem Aibon masuk anggaran Dinas Pendidikan, berarti Komisi E. Sedangkan William sendiri merupakan anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan.
Bahkan salah seorang anggota DPRD dari Partai Gerindra, Inggard Joshua menegur William Aditya sangat keras. Menurut Inggard, William harus menjaga tatkrama. Anggaran yang janggal harus dibahas di forum rapat bukan di media sosial atau media mainstream.
Inggard juga mengingatkan William, bahwa sebagai anggota DPRD Â baru William harus faham bagaimana kerja anggota legislatif. Inggard berharap William sebagai Komisi A tidak terlalu maju ke depan tapi tidak punya arah yang jelas.
Teguran dari beberapa koleganya di DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu itu ternyata tidak membuat William Aditya jera. Sebab sebagaimana kita ketahui William kembali "berulah".
Melalui kanal media sosial youtube (16/05/2020) ia menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan mempertanyakan pemotongan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Menurut William ada kejanggalan dalam pemotongan anggaran itu.
Apakah William Aditya tidak paham tentang tiga fungsi anggota DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan? Naif sekali jika kita menduga William seperti itu. William pasti faham hal itu.
Lantas mengapa William Aditya lebih suka melakukan tindakan yang lebih pantas dilakukan anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau aktivis media sosial? Dalam hal ini hanya William yang tahu persis jawabannya.
Kita hanya bisa menduga-duga bahwa William Aditya melakukan "fungsi pengawasan" nya di media sosial bukan di gedung DPRD dan dalam forum resmi memiliki tujuan lain berkaitan dengan efek yang ia inginkan. Jangkauan dan efek dari media sosial kan sangat luas, beda dengan ruangan rapat. Â
Kita juga mungkin harus bisa memahami bahwa William Aditya masih berusia sangat muda. Ia bahkan anggota DPRD DKI Jakarta termuda. Secara anekdotal mungkin bisa kita katakan bahwa William belum cukup umur untuk menjalankan tugas sebagai anggota legislatif.
Berbeda dengan tujuh anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia) lainnya, yakni Idris Ahmad, Anthony W. Prabowo, Viani Limardi, Justin Adrian, Anggara W.S., August Hamonangan, dan Eneng Malianasari, William Aditya Sarana adalah anggota legislatif dari PSI yang paling vokal.
Apakah "fungsi pengawasan" yang dilakukan William Aditya melalui media sosial ini akan kembali menuai teguran dari koleganya di DPRD DKI Jakarta? Kita wait and see. Â Â
