Sejak memastikan mendapat lima kursi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta Periode 2019-2024, PSI (Partai Solidaritas Indonesia) memproklamirkan diri menjadi partai oposisi. Sebagai partai oposisi, PSI tentu akan selalu bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi dan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Seperti beberapa waktu yang lalu tepatnya akhir bulan Oktober 2019. Melalui salah seorang anggota legislatifnya di DPRD DKI Jakarta, yakni William Aditya Sarana, PSI menyerang gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkenaan dengan anggaran lem Aibon yang mencapai Rp. 82,8 milyar.Â
Waktu itu William Aditya menyerang Anies Baswedan tidak melalui jalur parlemen sebagaimana kedudukannya sebagai anggota legislatif. Ia menggunakan "cara millenial", yakni melalui media sosial. Ia mengunggah (tepatnya membocorkan karena belum dibahas di DPRD) anggaran pengadaan lem Aibon ke akun instagram miliknya, @wilsarana.
Sontak kegaduhan pun terjadi. Tidak hanya di luar parlemen, di dalam parlemen DPRD DKI Jakarta pun terjadi kegaduhan. Alih-alih didukung oleh sesama anggota legislatif DPRD DKI Jakarta, William Aditya malah diadukan kepada BK (Badan Kehormatan) DPRD DKI Jakarta.
William Aditya dianggap melanggar kode etik. BK (Badan Kehormatan) DPRD DKI Jakarta menyebut politikus PSI itu melakukan kesalahan saat mengunggah anggaran lem aibon Rp. 82,8 milyar milik Pemprov DKI ke media sosial. Atas kesalahannya itu, William Aditya diberi sanksi ringan berupa teguran.
Beberapa hari yang lalu (16/05/2020) William Aditya kembali menyerang Anies Baswedan, dengan mempertanyakan pemotongan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. William Aditya menilai ada kejanggalan dalam pemotongan anggaran itu. Sebelumnya William Aditya juga menyerang beberapa kebijakan Anies Baswedan dengan mempertanyakan masalah revitalisasi monas, Toa, Formula E, dan sebagainya.
Lagi-lagi politikus PSI itu mempertanyakan pemotongan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 tidak melalui jalur formal dan legal yang seharusnya ia lakukan sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta. William Aditya melakukannya melalui kanal Youtube milik William Aditya sendiri. Pernyataan William Aditya itu kemudian dishare ulang oleh beberapa kanal youtube lain, seperti kanal Tribunnews.com misalnya.
Beragam komentar netizen atas apa yang dilakukan William Aditya itu pun berdatangan. Banyak netizen mengamini apa yang disampaikan William Aditya, tapi tidak sedikit pula netizen menyayangkan apa yang dilakukan William Aditya itu. Akun Wazif Kholil misalnya mengatakan, "Bos bawa data ente ke KPK jangan ngomong di youtube".
Apa yang dilakukan William Aditya mungkin tidak salah. Tapi "berkeluh kesah" di media sosial juga mungkin tidak bisa dibenarkan. Sebab William Aditya bukanlah seorang artis selegram atau youtuber. Sehingga tidak heran jika banyak pihak menyebut apa yang dilakukan William Aditya itu sebagai bentuk "cari panggung".
Sebagai anggota legislatif, William Aditya tentu akan terlihat cerdas jika ia mempertanyakan berbagai kebijakan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di parlemen. Di sana ia bisa habis-habisan menghantam atau menyerang, apa pun berbagai kebijakan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pihak yang menyebut William Aditya "cari panggung" barangkali tidak bisa disalahkan pula. Sebab media sosial adalah sarana yang biasa digunakan orang untuk membuat viral sesuatu, bukan media untuk meminta klariikasi secara formal kepada seorang pejabat publik seperti gubernur.
Nah, apakah serangan PSI melalui William Aditya terhadap Anies Baswedan dengan mempertanyakan pemotongan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 itu akan direspon oleh Anies Baswedan atau tidak? Atau apakah William Aditya malah akan disidang kembali oleh BK (Badan Kehormatan) DPRD DKI Jakarta? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
