Ketidakakuratan data masalah penyaluran bansos (bantuan sosial) berupa sembako atau BLT (Bantuan Langsung tunai) berupa uang kepada mereka yang terdampak wabah Covid-19 terjadi hampir di tiap daerah. Ada orang kaya dan pejabat tercatat sebagai penerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar.
Akibat tidak akuratnya data penerima bansos, banyak kekisruhan terjadi. Ada kepala daerah ngamuk-ngamuk, ada bupati dengan bupati cekcok, ada warga dengan warga adu jotos, ada ketua RT dipukuli warga, ada masyarakat menyegel kantor desa, dan sebagainya. Â
Kita juga tentu masih ingat pada saat pemilu legislatif, pemilu presiden, atau pemilu kepala daerah. Banyak gugatan dilayangkan oleh para calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan calon presiden terkait dugaan ketidakakuratan data kependudukan.
Saya kadang berpikir, ada apa dengan negeri ini. Setiap kali bicara data kependudukan, selalu terjadi sengkarut, carut-marut, simpang siur, tidak sinkron, atau apa pun istilah lain yang menggambarkan ketidakberesan dan ketidaktepatan data. Padahal negara kita memiliki lembaga yang mengurusi hal itu, yaitu BPS (Biro Pusat Statistik).
Bahkan data kependudukan tidak hanya dimiliki oleh BPS, tapi juga kementerian atau lembaga lain yang juga seringkali melakukan pendataan untuk kepentingan internal masing-masing. Misalnya kementerian dalam negeri, mereka juga memiliki data kependudukan. Kementerian sosial, mereka juga memiliki itu.
Dalam data kependudukan memuat berbagai hal mengenai keadaan penduduk. Mulai dari identitas diri, keadaan keluarga, dan kondisi sosialnya. Seharusnya bukan hal yang sulit ketika pemerintah memerlukan data penduduk yang kondisi sosialnya memang layak diberi bantuan.
Masalah data kependudukan memang tidak statis. Data kependudukan bersifat dinamis, berubah dari waktu ke waktu. Sehingga data kependudukan tahun lalu misalnya, mungkin akan sangat  berbeda dengan data kependudukan tahun ini. Bahkan data kependudukan bulan lalu saja, tidak akan sama dengan data bulan ini.
Akan tetapi untuk zaman sekarang, sepertinya bukan hal sulit untuk memperbaharui data kependudukan dengan akurat dan cepat sesuai kebutuhan. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang kita miliki sangat memungkinkan hal itu. Masalahnya pemerintah punya niat atau tidak melakukan itu ?
Dalam hal ini mungkin sebagian pemerintah daerah sudah melakukannya. Saat ini beberapa pemerintah daerah sudah berupaya melakukan pembaharuan data kependudukan untuk kepentingan penyaluran bantuan sosial. Masalah lain muncul justeru dari orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan untuk kepentingan sendiri atau kelompok.
Beberapa rumor terdengar di lapangan. Ada oknum RT atau pendata yang tidak amanah dengan "menyelundupkan" beberapa nama-nama sebagai penerima bantuan, padahal mereka tidak layak menerima bantuan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Hal tersebut tentu menimbulkan masalah dan kecemburuan dari warga lain.
Dalam hal penyaluran bantuan sosial ini, sebagai sesama warga ada baiknya kita ikut memantau supaya bantuan sosial itu akurat. Jangan sampai bantuan itu sampai kepada yang tidak berhak.
