Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, mengapa Susi Pujiastuti tidak diangkat menjadi Menteri KKP kembali pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi? Pertanyaan itu muncul karena Susi Pujiastuti menurut saya menteri yang berkinerja cukup bagus. Selain itu saya pernah membaca hasil Survei Alvara Research Center bulan Oktober lalu yang menunjukkan bahwa ada tiga menteri di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang tingkat kepuasan publiknya tinggi. Ketiganya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperoleh tingkat kepuasan tertinggi 91,95 persen, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 84,07 persen, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 83,39 persen.
Beberapa hari belakangan ini nama Susi Pujiastuti ramai kembali jadi bahan pemberitaan. Bukan karena ia akan menjadi Menteri KKP lagi tapi karena reaksi kerasnya terhadap rencana Menteri KKP pengganti dirinya yang akan membuka kran dan mencabut larangan ekspor benih lobster. Dalam akun twitternya  https://twitter.com/susipudjiastuti, Susi berkali-kali menjelaskan kerugian-kerugian dari dibukanya kembali ekspor benih lobster. Susi Pujiastuti bahkan menyebut rencana membuka kran dan mencabut larangan ekspor benih dengan gila dan kufur nikmat.
Banyak pihak yang mendukung rencana Menteri KKP pengganti Susi Pujiastuti, Edhy Prabowo membuka kran dan mencabut larangan ekspor benih lobster. Tetapi tidak sedikit pula yang mendukung Susi Pujiastuti. Bahkan di kalangan menteri Kabinet Indonesia Maju sendiri berbeda-beda. Ada yang mendukung rencana Edhy Prabowo seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara menteri Kabinet Indonesia Maju yang  "berdiri di belakang" Susi Pujiastuti adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ramainya polemik rencana ekspor benih lobster bahkan sampai ke presiden, sehingga presiden kemudian buka suara. Siapa yang "didukung" Presiden Jokowi, Menteri KKP sekarang Edhy Prabowo atau Menteri KKP sebelumnya Susi Pujiastuti ?
Menurut Presiden Jokowi, yang paling penting, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Pemerintah tidak bisa hanya melarang ekspor benih lobster. Sebab, banyak nelayan yang tergantung dengan ekspor benih lobster ini (https://nasional.kompas.com/).
Walaupun tidak secara eksplisit menyebut nama, jelas Presiden Jokowi mendukung rencana Menteri KKP sekarang Edhy Prabowo, bukan Menteri KKP sebelumnya Susi Pujiastuti. Muncul pertanyaan, apakah rencana ekspor benih lobster ini merupakan bagian dari visi misi Presiden Jokowi sendiri ? Â Bisa jadi begitu, sebab dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi memberikan warning kepada para menterinya yang baru bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Seandainya rencana Menteri KKP Edhy Prabowo bertentangan dengan visi misi presiden tentu akan segera dianulir.
Dalam misi Presiden Jokowi nomor 2, yaitu "Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" ada point "Mengembangkan Sektor-sektor Ekonomi Baru". Bukan tidak mungkin rencana Menteri KKP Edhy Prabowo ekspor benih lobster bagian dari point "Mengembangkan Sektor-sektor Ekonomi Baru" itu.
Keheranan saya terkait tidak diangkatnya kembali Susi Pujiastuti menjadi Menteri KKP sedikit terjawab. Walau pun banyak pihak menilai kinerja mantan menteri KKP itu bagus dan didukung pula dengan hasil survey, akan tetapi kebijakan Susi Pijiastuti yang anti Ekspor Benih Lobster mungkin diangggap tidak sejalan (lagi) dengan visi misi Presiden Jokowi di periode kedua. Oleh karena itu walaupun Susi Pujiastusti banyak yang memuji dan mengapresiasi, ia tidak lagi diangkat menjadi menteri. Â Susi Pujiastuti tidak lagi jadi menteri terganjal oleh kebijakannya sendiri.
Itu hanya sekedar analisa. Hal yang sebenarnya mengapa Susi Pujiastuti tidak lagi diangkat menjadi menteri, hanya Presiden Jokowi sendiri yang mengetahui.
