Ada banyak sekali program Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah. Tetapi saya akan membahas capaiannya dalam kurun setahun terakhir. Ini sekaligus mengawali ikatan langkah menuju tahun depan.
Pertama, saya melihat Ganjar Pranowo membawa Jawa Tengah menjadi provinsi paling informatif. Tahun ini, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kembali disabet Jawa Tengah. Ini merupakan kelima kalinya torehan prestasi berturut-turut sejak 2018 lalu. Anugerah itu disematkan untuk Jawa Tengah bukan begitu saja gampangnya.
Ganjar Pranowo sembari menginjak gas, rem, dan kopling tetap memegang kendali kendaraannya supaya tetap di jalur: Tuanku Rakyat, Gubernur Cuma Mandat. Slogan kepemimpinan Ganjar itu melahirkan berbagai program, dan prestasi. Misalnya, yang berjalan hingga sekarang yakni, media sosial yang diinisiasi sebagai saluran kilat komunikasi maupun pelaporan dari masyarakat.
Ganjar membuktikan bahwa birokrasi tidak melulu soal kelambanan, apalagi pelayanan terabaikan. Dia buang jauh-jauh anggapan itu lalu merombaknya 360 derajat. Banyak aduan yang muncul sana-sini cepat ditanggapi, dikerjakan hingga penyelesaian. Contoh konkret, laporan jalan rusak dari masyarakat langsung direspon, dinas terkait sigap memberesi. Wajar, jika muncul ketercapaian perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer.
Kedua, jejaknya mengatasi kemiskinan. Saya anggap cukup berhasil, walau persoalan itu masih menjadi momok. Jawa Tengah menjadi paling bagus dari 25 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan. Dilihat data BPS pada 2013, ada 4,8 juta penduduk miskin menjadi 3,8 juta penduduk miskin pada tahun ini. Hasil itu juga terlihat dari potret bantuan RTLH yang telah dituntaskan sebanyak 11.417 unit selama setahun terakhir. Bila ditotal sejak awal memimpin, sudah ada 1.041.894 bantuan RTLH tersalurkan.
Ketiga, menurut saya program ini sangat fenomenal, yakni pemberantasan korupsi. Kita mungkin mengenal Ganjar sebagai gubernur yang tak kenal lelah soal kampanye antikorupsi. Dia terus menggaungkan melalui program kerjanya. Salah satunya yang sudah saya singgung di awal: keterbukaan informasi lewat media sosial.
Namun, saya lebih memilih membahas aksinya menjadi kepanjangan tangan KPK dalam menggerakkan program Desa Antikorupsi. Sebelum ke sana, kita tilik bersama upayanya membasmi korupsi selama ini. Mulai transparansi lelang jabatan, stop setoran atasan, berantas pungli-pungli di kantor pelayanan, membuat kurikulum antikorupsi sekaligus pelajar sebagai agennya, hingga menggerakkan 29 desa yang menyandang gelar desa antikorupsi.
Lahirnya 29 desa antikorupsi ini merupakan yang pertama terbanyak di Indonesia. Toh, meskipun program milik KPK, tetapi Ganjar menyambut dengan luar biasa. Ketika daerah lain belum sepenuhnya gerak, Ganjar justru masif melakukannya di 29 desa itu. Yang teranyar adalah Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang. Desa Banyubiru masuk kategori 10 desa antikorupsi nasional versi KPK 2022. Desa di lereng Gunung Ungaran itu bersama 28 desa lainnya di Jawa Tengah menjadi percontohan desa antikorupsi nasional, bahkan dunia.
Mengapa program Desa Antikorupsi disambut baik Ganjar? Saya yakin, kalian sepaham denganku. Apalagi bagi kalian yang merupakan anak desa seperti saya. Kalian pasti sering mendengar celotehan 'ujung-ujungnya duit', atau 'silahkan sukarela' ketika berurusan dengan administrasi maupun surat-surat di balai desa. Meskipun tak seluruhnya seperti itu, tetapi hal itu sudah terbenak di masyarakat desa.
Ada fakta tentunya diikuti data. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap 132 kepala desa terjerat korupsi pada 2020. Tahun berikutnya pada semester pertama tercatut 197 kasus korupsi, sebanyak 62 di antaranya merupakan korupsi sektor dana desa. Nah, selain celotehan tadi juga ada yang gemar memangsa dana desa. Sejalan dengan KPK, saya kira Ganjar benar-benar akan memberantas angka penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi. Tentunya, ini juga bentuk perhatian atas carut marutnya pengelolaan dana desa, dan persoalan mengarah korupsi lainnya.
