Adanya rencana pihak Perusahaan Persero Terbatas (PT) Perusahaan Pertambangan Minyak Negara (Pertamina) untuk melakukan perobahan terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite  cs, jelas mengundang pertanyaan dari kalangan masyarakat, sebagai konsumen dari  jenis BBM tersebut.
Walaupun masyarakat mengetahui bahwa BBM jenis Pertalite, merupakan jenis BBM yang tidak disubsidi. Pemerintah hanya memberikan subsidi kepada jenis  BBM Pertamax (Bensin), Solar dan krosin, (BBM jenis minyak tanah), akan tetapi PT Pertamina tidaklah semaunya saja untuk menetapkan harga BBM jenis Pertalite itu, walaupun sesuai dengan harga pasar.
Himbauan yang disampaikan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, yang meminta agar PT Pertamina melaporkan rencana perobahan harga BBM jenis Pertalite cs sebelum diterapkan kepasar, adalah suatu hal yang tepat. Artinya agar PT Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite cs tanpa adanya persetujuan dari pemerintah.
Menurut Kementerian ESDM, PT Pertamina boleh saja menaikkan harga BBM jenis Pertalite cs, sesuai dengan harga pasar. Tapi PT Pertamina  harus mematuhi Salah satu persyaratan itu, kata Ignatius Jonan, PT Pertamina harus menyediakan pasokan BBM jenis Pertamax dipasaran. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat selaku konsumen BBM jenis Pertamax mendapat pelayanan yang sama dengan masyarakat sebagai konsumen BBM jenis Pertalite cs.
Masyarakat ketika mengisi kenderaanya di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) harus mendapatkan juga BBM jenis Pertamax. Jika PT Pertamina dapat memenuhi persayaratan dari pemerintah tersebut, maka pemerintah tidak akan mencampuri penerapan harga Pertalite cs yang dilakukan oleh PT Pertamina.
Jika menelisik dari perkataan yang dilontarkan oleh Kementerian ESDM tersebut, memberikan gambaran jika selama ini , Pemerintah cukup mengetahui jika masih ada pengusaha selaku pemilik SPBU yang berlaku curang.
Walaupun diarena SPBU terdapat mesin pompa untuk pengisian BBM jenis Pertamax, namun ironisnya, BBM jenis Pertamax tersebut sering dikatakan habis. Maka mau tidak mau masyarakat yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertamax, dengan terpaksa harus beralih kepada BBM jenis Pertalite cs dengan harga diatas harga BBM jenis Pertamax.
Peristiwa seperti ini, terjadi di SPBU SPBU yang ada. Baik didalam kota, maupun dijalan jalan lintas. Pihak pengusaha selaku pemilik SPBU memasang tanda dengan tulisan bahwa BBM jenis Pertamax habis.
BBM VS Sembako :
Naiknya harga BBM dalam jenis apapun itu, tentu akan bermuara terhadap kenaikan harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako). Kenaikan harga harga sembako ini tidak terlepas dari kenaikan harga BBM.
Para penyalur/pedagang akan menaikkan harga Sembako dengan alasan bahwa pemerintah menaikkan harga BBM, pada hal BBM yang naik adalah BBM jenis pertalite cs, non subsidi.
Walaupun masyarakat mengetahui bahwa BBM yang dinaikkan harganya oleh pihak PT Pertamina  adalah BBM jenis non subsidi, tapi kenaikan harga BBM tersebut menjadi landasan bagi para penyalur dan pedagang sembako untuk menaikkan harga sembako.
Terlebih kenaikan itu acap terjadi disaat masyarakat sedang melaksanakan hari hari besar keagamaan. Terutama menjelang bulan suci Ramadhan , lebaran dan Tahun baru. Yang ironisnya dalam kenaikan harga harga sembako ini, Pemerintah bagaikan tidak punya nyali untuk melakukan control terhadap kenaikan harga sembako yang bertamengkan kenaikan harga BBM.
Untuk itu pemerintah haruslah punya nyali, menindak dan mengawasi terhadap kenaikan harga sembako itu, karena kenaikan harga BBM jenis Pertalite, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kenaikan harga sembako. Terkecuali jika yang naik itu adalah jenis BBM pertamak yang dipergunakan oleh angkutan umum.
Perlu Pengawasan :
Kendatipun bahwa, jika PT Pertamina menyanggupi syarat yang diberikan oleh pemerintah dipenuhi oleh PT Pertamina. Tapi tidak akan menjamin bahwa pasokan BBM jenis Pertamax tersedia dipasaran khusus di SPBU SPBU, jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang melekat oleh pihak PT Pertamina.
PT Pertamina harus mengawasi setiap agen penyalur dan SPBU SPBU dilapangan. Karena yang sering bermain dalam hal kelangkaan BBM jenis Pertamax itu adalah para agen yang masuk dalam kelompok kartel (Mafia Migas), dan tidak tertup pula kemungkinan bahwa adanya pihak pihak dikalangan PT Pertamina yang bermain, dari hulu kehilir.
Pemerintah harus melaukan pengawasaan yang ketat terhadap PT Pertamina, tanpa pengawasan yang ketat diterapkan kepada Badan Usahan Milik Negara (BUMN) itu, maka dipastikan, sekalipun PT Pertamina menyanggupi syarat yang diberikan oleh pemerintah dalam rencana kenaikan BBM jenis Pertalite cs, jika tanpa dibarengi pengawasan yang ketat, persyaratan tersebut hanya tinggal diatas kertas.
Karena selama ini yang terjadi , membuktikan bahwa para agen dan pemilik SPBU dalam meraup keuntungannya bukan lagi berdasarkan marzin, tapi melainkan berdasarkan jual beli diluar dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Makanya Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu untuk menegaskan kepada pihak PT Pertamina, jika benar ingin menaikkan harga BBM jenis Pertalite cs non subsidi. Pertamina harus dapat menjamin ketersediaan BBM jenis Pertamax.
Karena tidak semua prekonomian rakyat, dapat untuk beralih kepada BBM jenis Pertalite yang tidak disubsidi oleh Negara, dengan harga yang cukup tinggi. Jangan karena untuk mengambil keuntungan yang berlipat, maka rakyat dikorbankan. Semoga !
Tanjungbalai, 11  Mei  2018
