Walaupun masyarakat mengetahui bahwa BBM yang dinaikkan harganya oleh pihak PT Pertamina  adalah BBM jenis non subsidi, tapi kenaikan harga BBM tersebut menjadi landasan bagi para penyalur dan pedagang sembako untuk menaikkan harga sembako.
Terlebih kenaikan itu acap terjadi disaat masyarakat sedang melaksanakan hari hari besar keagamaan. Terutama menjelang bulan suci Ramadhan , lebaran dan Tahun baru. Yang ironisnya dalam kenaikan harga harga sembako ini, Pemerintah bagaikan tidak punya nyali untuk melakukan control terhadap kenaikan harga sembako yang bertamengkan kenaikan harga BBM.
Untuk itu pemerintah haruslah punya nyali, menindak dan mengawasi terhadap kenaikan harga sembako itu, karena kenaikan harga BBM jenis Pertalite, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kenaikan harga sembako. Terkecuali jika yang naik itu adalah jenis BBM pertamak yang dipergunakan oleh angkutan umum.
Perlu Pengawasan :
Kendatipun bahwa, jika PT Pertamina menyanggupi syarat yang diberikan oleh pemerintah dipenuhi oleh PT Pertamina. Tapi tidak akan menjamin bahwa pasokan BBM jenis Pertamax tersedia dipasaran khusus di SPBU SPBU, jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang melekat oleh pihak PT Pertamina.
PT Pertamina harus mengawasi setiap agen penyalur dan SPBU SPBU dilapangan. Karena yang sering bermain dalam hal kelangkaan BBM jenis Pertamax itu adalah para agen yang masuk dalam kelompok kartel (Mafia Migas), dan tidak tertup pula kemungkinan bahwa adanya pihak pihak dikalangan PT Pertamina yang bermain, dari hulu kehilir.
Pemerintah harus melaukan pengawasaan yang ketat terhadap PT Pertamina, tanpa pengawasan yang ketat diterapkan kepada Badan Usahan Milik Negara (BUMN) itu, maka dipastikan, sekalipun PT Pertamina menyanggupi syarat yang diberikan oleh pemerintah dalam rencana kenaikan BBM jenis Pertalite cs, jika tanpa dibarengi pengawasan yang ketat, persyaratan tersebut hanya tinggal diatas kertas.
Karena selama ini yang terjadi , membuktikan bahwa para agen dan pemilik SPBU dalam meraup keuntungannya bukan lagi berdasarkan marzin, tapi melainkan berdasarkan jual beli diluar dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Makanya Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu untuk menegaskan kepada pihak PT Pertamina, jika benar ingin menaikkan harga BBM jenis Pertalite cs non subsidi. Pertamina harus dapat menjamin ketersediaan BBM jenis Pertamax.
Karena tidak semua prekonomian rakyat, dapat untuk beralih kepada BBM jenis Pertalite yang tidak disubsidi oleh Negara, dengan harga yang cukup tinggi. Jangan karena untuk mengambil keuntungan yang berlipat, maka rakyat dikorbankan. Semoga !
Tanjungbalai, 11  Mei  2018
