oleh
Daniel Wirat Raul
Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP UT
PNS Pada Pemda Flotim
“ Saya akan menanggung sendiri
semua kesalahan saya,
tanpa melibatkan pihak manapun
asalkan isteri dan anak saya tidak diapa-apakan,” ( Mohamad Nazarudin)
Ayah/suami siapakah yang tak terkoyak hatinya membayangkan jika anak dan isterinya berada dalam areal penuh resiko di mana jurang maut menganga dan siap menelan demi tenangnya sebuah kisruh kepentingan sosial politis yang sarat akan rekayasa. Apa yang dipinta Nasrudin adalah sebuah lengkingan yang keluar dari bibir seorang manusia yang telah tanggal dari segala atribut sosial politik dan menganggap bahwa semua jabatan, previlese, kekayaan adalah embel-embel yang tidak punya nilai, jika karena hal itu, kehidupan (diri dan keluarga) harus bertaruh dengan kemusnahan. Kesadaran akan nilai yang dialami seorang Nazarudin secara langsung ataupun tidak bisa terekam melalui ungkapan sebagaimana terpapar di atas.
Kini rentetan panjang kisah Nazarudin itupun, sedikit tidaknya menelikung pada sebuah sudut manusiawi dan beraroma humanis, yaitu ketika ia sampai pada sebuah pengakuan bahwa ketentraman keluarga ( istri dan anak-anaknya) adalah sebuah harta tak ternilai sampai-sampai mantan bendahara partai demokrat itu pun bertutur kalau ia rela untuk dipenjarakan bertahun-tahun tanpa harus menempuh proses pengadilan asal saja isteri dan anaknya tidak diapa-apakan.
Vital dan sentralnya posisi keluarga bagi setiap orang adalah dogma tak terbantahkan karena memang sulit untuk disangkal bahwa akibat ketertambatannya dalam koderad sebagai makhluk, manusia tunduk pada asas survive dan continuity yang menuntut dirinya mampu mempertahankan eksistensi diri dan kelompoknya. Melalui lensa koderati kemakhlukan inilah, dapat dipahami jika keluarga adalah institusi yang amat sentral karena dalam keluarga berlangsung kegiatan reproduksi di mana kehadiran seorang isteri/suami, orangtua/anak mampu memberikan suatu rasa bahagia, bangga dan syukur ataupun perasaan sebaliknya yakni, sedih, kecewa maupun sesalan. Di level kesadaran yang terdalam, manusia menemukan ternyata keluarga adalah sebuah harta tak ternilai. Dalam tata nilai, pengalaman yang demikian adalah suatu pengalaman yang muncul pada level nilai-nilai rohani yang jauh melampui nilai-nilai badani yang bersifat hedonik dan nonhedonik.
Nazarudin dengan persolan korupsinya sedang mengetengahkan potret tentang kompleks hubungan antara manusia, harta-benda dan kuasa atau kewenangan. Di satu sisi kompleksitas atau kekusutan hubungan tersebut barangkali sebagiannya bisa diuraikan bahwa jati diri manusia yang dibentuk oleh totalitas tubuh, rasa, rasio dan kehendak yang pertumbuhkembangannya memerlukan masukan berupa makanan, pakaian yang dalam bahasa lain disebut juga benda-harta. Korupsi menyembul ketika seorang individu atau kelompok individu tak lagi mampu mengendalikan dinamika perkembagan totalitas diri. Dalam konteks demikian kelahiran praktek korupsi turut dibidani juga oleh sebuah watak ketamakan (lobha) yakni sikap yang terikat dan tidak lepas bebas dari objek tertentu yang untuk kasus korupsi adalah harta kekayaan. Lawan dari lobha adalah sikap lepas bebas yang tak terikat atau tertambat pada harta-kekayaan dan Nazarudin adalah korban sebuah sistem yang tak mampu membangun pribadi yang lepas bebas.
Terkait dengan geneologi terjadinya korupsi, dapat dikatakan bahwa sebagian praktek korupsi sesungguhnya digerakkan oleh suatu persepsi subjektif di mana seorang koruptor merasa tidak cukup memiliki sejumlah kekayaan sehingga perlu menambah lagi, walaupun itu harus menempuh cara yang tidak sah serta melawan hukum kesejaheteraan rakyat. Dalam hal ini, dipikirkan ataupun tidak, praktek korupsi pada gilirannya mengoyak luka sosial dan menyayat rasa keadilan masyarakat oleh karena di saat yang bersamaan sebagian masyarakat sedang berhadapan dengan ancaman krisis pangan, pendidikan yang tak terjangkau dan kesehatan yang relatif mahal, padahal bukan tidak mungkin jika digunakan secara arif dan bijak uang korupsi itu masih dapat mengatasi dan menyelamatkan mereka dari kubang persoalan sosial ekonomis.
Walaupun korupsi yang dilakukan seorang Mohamad Nazarudin eksplisit telah mengoyak luka sosial bangsa ini, tetapi secara implisit, disadari ataupun tidak, Nazarudin serentak bisa jadi adalah pelaku dan korban dari kejahatan korupsi itu sendiri. Hal ini bisa dipahami karena, dalam kesatuan sosial baik sebagai sesama bangsa, suku, rumpun, komunitas, kelompok ataupun organisasi kita telah membangun suatu jejaring kultur yang secara langsung atau tidak membentuk pribadi-pribadi seperti Nazarudin. Dalam hal ini patut diingat bahwa korupsi bukanlah persoalan natural-genetik tetapi adalah persoalan kultural. Dengan kata lain tidak ada seorang pun termasuk Nazarudin yang dilahirkan sebagai koruptor tetapi perilaku korupsi hadir setelah individu itu dilahirkan.
Tindakan korupsi yang dilakukan Nazarudin telah berubah menjadi bumerang yang kembali menyerang dirinya melalui keriskanan yang dialami oleh keluarga yaitu isteri dan anak-anaknya. Inilah bukti kegagalan seorang individu dan masyarakat yang tidak mampu menyiasati hubungan antara manusia, kekayaan dan kekuasaan. Berlawanan kisah Nazarudin yang tak mampu merengkuh sikap lepas bebas terhadap harta kekayaan, Bill Gates memperlihatkan kondisi sebaliknya. Betapa tidak, Pria kelahiran Seatle, Washington 28 Oktober 1955 yang oleh Majalah Forbes dinobatkan sebagai manusia terkaya sedunia dari kurun waktu 2005 sampai dengan 2008 menyadari bahwa dengan kekayaan yang dimilikinya, sekaligus ia menaruh anak-anaknya dalam sebuah bahaya. Untuk ketiga putra-putrinya, ia dan isterinya Melinda akan mewariskan kepada masing-masing uang dengan jumlah tidak lebih besar dari $ US 10 juta walaupun sebenarnya mereka dapat memberikan lebih daripada itu. Dalam satu kesempatan Bill berkata kalau mereka tidak berniat mengguyur anak-anak mereka dengan uang karena hal itu tidak mendidik malah akan membatasi perkembangan mereka.
Kisah Nazarudin dan Gates adalah dua kisah yang kontras tetapi bersilangan pada koordinat yang sama, yaitu keduanya sedang memperlihatkan sikap keksatriaan untuk melindungi keluarga dari ancaman 'kehancuran' yang ditimbulkan salah respon terhadap harta-kekayaan, di mana Bill mampu mengembangkan sikap lepas bebas sedangkan Nazarudin terlambat keluar dari ketertambatan pada harta kekayaan. Justeru di sinilah dilema tata nilai yang menggelayuti hidup manusia saat berhadapan dengan sebuah realitas yang satu dan sama ternyata respon yang dikembalikan berbeda dan saling berlawanan. Di sini menjadi jelas kalau pemaknaan praktik korupsi oleh para koruptor sebagai upaya memproteksi diri dan keluarga dari ketiadaan harta bendadan kekayaan malah berbuah menjadi boomerang yang mengancam kesalamatan diri dan keluarga.
