Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.
Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).
Pendidikan SD adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima SD, beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS)
Sementara, langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6 selama 5 tahun bersama Bpk Jusuf Kalla untuk menjalankan amanat yang telah diberikan kepada beliau oleh rakyat Indonesia.Beliau menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat Indonesia dengan sangat baik, terbukti banyak yang telah dilakukan sangat merubah bangsa dan negara Republik Indonesia ini hingga masa kepemimpinan habis pada tahun 2009.
Pada tahun 2009 beliau kembali melanjutkan kepolitikannya dan mendaftar kembali menjadi calon presiden RI, tetapi ada yang berbeda pada pemilu kali ini, beliau tidak didampingi oleh Pak jusuf kalla tetapi di dampingi oleh bpk Boediono. Dengan mengusung jargon politik bersih, cerdas dan santun, serta gerakan anti korupsi yang dikampanyekan selama Pemilu 2009, perolehan suara Partai Demokrat terdongkrak lebih dari dua kali lipat dibanding perolehan suara pada pemilu 2004. Dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina kembali terpilih menjadi Presiden untuk periode kedua. Hanya dengan satu putaran SBY-Budiono memperoleh suara sebanyak 73.874.562 atau 60,80 persen.
Selama 2 periode menjabat sebagai Presiden dan dibantu oleh 2 (dua) nama menteri pendidikan yang berbeda, tentu banyak hal yang telah dilakukan SBY untuk dunia pendidikan kita. Berikut ini disajikan 6 (enam) catatan penting saya terkait dengan kebijakan pendidikan nasional selama 10 tahun kepemimpinan SBY (tahun 2004-2014), baik yang dikemas dalam bentuk peraturan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau peraturan lain di bawahnya. Keenam kebijakan pendidikan tersebut adalah:
- Profesionalisasi Jabatan Guru
Pada masa periode pertama, DPR – RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk menindaklanjutinya, SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008. Kedua regulasi ini bisa dipandang sebagai momen bersejarah bagi perjalanan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam merubah wajah profesi guru di Indonesia. Guru tidak lagi dipandang sebagai jabatan yang asal jadi dan asal comot, tetapi kepadanya harus tersedia kualifikasi dan kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik. Guru pun berbondong-bondong melanjutkan studi hingga jenjang S1/D4, baik yang dibiayai pemerintah maupun secara sukarela.
- Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, kita mencatat 3 perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 2004 lahir gagasan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang kemudian dikukuhkan melalui Kurikulum 2006 tentang KTSP. Pada tahun pelajaran 2013-2014 mulai diberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas dan memasuki tahun pelajaran 2014-2015, diberlakukan secara menyeluruh di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah. Berkaitan dengan kebijakan kurikulum 2013 ini, ada sedikit yang mengganjal pemikiran saya. Dalam pemahaman saya, kebijakan kurikulum adalah kebijakan yang sangat strategis, melibatkan banyak orang, biaya dan sumber daya lainnya. Secara konseptual saya sama sekali tidak meragukan akan kehadiran Kurikulum 2013 ini, tetapi mengapa Kurikulum 2013 harus lahir justru ketika di akhir masa jabatan?
- Standarisasi Pendidikan Indonesia
Pada tanggal 16 Mei 2005, SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini juga bisa dipandang sebagai tonggak penting dalam rangka menata dan menjamin mutu pendidikan nasional, yang didalamnya mencakup 8 standar pendidikan. Berangkat dari Peraturan inilah upaya pergerakan mutu pendidikan di Indonesia dijalankan dan sekolah-sekolah pun menyusun anggaran dan menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada upaya pemenuhan 8 standar pendidikan ini.
- Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN.
Memenuhi amanat UU No UU 20/2003 dan Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008, Dimulai pada APBN 2009, Pemerintah SBY menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran. Pemenuhan amanat konstitusi yang satu ini tentu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan dana dan biaya. Dengan anggaran yang memadai diharapkan bisa berkorelasi dengan mutu pendidikan, serta tidak terlalu banyak membebani masyarakat. Dari sini, lahir kebijakan BOS Pendidikan, Program Bidikmisi dan berbagai bantuan pendanaan dan finansial lainnya, baik yang ditujukan kepada orang-perorang maupun institusi pendidikan.
- Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
Setelah PP No. 17 tahun 2010 mendapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi, pemerintah selanjutnya menerbitkan kembali PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini memberikan rambu-rambu bagaimana seharusnya pendidikan dikelola dan diselenggarakan, khususnya pada tingkat satuan pendidikan. Penerapan konsep Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah menjadi sebuah keniscayaan dalam era sekarang ini. Kendati demikian, harus diakui dalam implementasinya masih perlu terus ditingkatkan terutama berkaitan dengan upaya penguatan kemampuan manajerial dan leadership para kepala sekolah di setiap satuan pendidikan.
- Peningkatan Kesejahteran Guru
Dengan lahirnya PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, maka kepastian hukum tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru menjadi jelas, yang pada waktu itu sempat beredar isu bahwa pemberian tunjangan profesi akan dihentikan.
Walaupun belakangan ini juga sempat muncul lagi berbagai pertanyaan di kalangan guru tentang nasib dan keberadaan tunjangan profesi ini, dikaitkan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Di antara berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan selama pemerintahan SBY, barangkali kebijakan yang disebut terakhir inilah yang paling diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh para guru di Indonesia.
==========
Begitulah catatan penting saya, terkait dengan kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan SBY dalam kurun waktu 10 tahun. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Pak SBY, atas dedikasi Bapak terhadap dunia pendidikan kita selama ini. Semoga Bapak dan Keluarga senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Ini hanya sebagian hal kecil yang telah dilakukan beliau di dalam bidang pendidikan dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh beliau dilain bidang.
Terima Kasih, Pak SBY!
AntaraSusilo Bambang Yudhoyono.
Ucapan terima kasih harus lebih sering disampaikan ketika SBY sudah berada di ujung kekuasaan.
Sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baik sebagai presiden, negarawan, atau orang tua bangsa.
Ucapan terima kasih ini adalah bentuk ketulusan yang keluar dari relung hati, tanpa pretensi politik-ekonomi. Ini berbeda dengan ucapan terima kasih palsu yang biasa diucapkan kepada seseorang yang baru terpilih untuk tujuan mendapatkan posisi politik-ekonomi.
Bahkan, sebenarnya ucapan terima kasih harus lebih sering disampaikan ketika Pak SBY sudah berada di ujung kekuasaan. Di tepi post power syndrome yang melena siapa pun, ucapan ini bisa melegakan jiwa orang yang beranjak ke dunia pensiun. Ucapan terima kasih untuk SBY sekaligus menyelamatinya yang akan menjadi warga biasa kembali, tanpa privileged entitlement, seperti pengawalan voorijder, tiket kelas bisnis, dan akomodasi super. Selain itu, tak ada lagi pidato yang selalu dikritik publik dan pengamat politik. Masa penuh tensi itu akan segera ditinggalkan.
Sebab-sebab
Pertama, terima kasih seharusnya menjadi perilaku normal kebudayaan dan harus masuk ke politik normalisasi bahasa demi menghidupkan nilai kesopansantunan.
Saking kaprahnya kata “terima kasih”, ia menjadi bahasa paling populer dan mudah diingat dari pelbagai bahasa dunia, seperti thank you very much (Inggris), merci beaucoup (Prancis), syukran jaziila (Arab), khwap khun khrap (Thai), xie xie (Mandarin), dan danke schoen (Jerman)
Kedua, sudah seharusnya kita mulai membangun peradaban tinggi dalam politik. Jangan jadikan politik sekadar persaingan Hobbesianistik, tapi harus ditradisikan sebagai penuh adab dan tata krama. Puisi Khalil Gibran pernah menyindir bangsa yang menyambut pemimpinnya dengan trompet kehormatan, tapi melepaskannya dengan cacian dan kutukan. Itulah seburuk-buruknya bangsa versi Gibran.
Tidak! Jangan sampai itu terjadi kepada SBY! Jangan sampai terjadi seperti di kampung saya (lagi), ketika seorang mantan gubernur ditinju hingga terjengkang dan berdarah dalam sebuah seminar, yang dia diundang sebagai tamu. Jangan juga seperti kisah seorang mantan gubernur demi menghormati gubernur penggantinya rela menghadiri acara pelantikan. Namun, apa yang ia dapatkan? “Ketupat Bengkulu” dan makian tak pantas.
Ketiga, kebesaran hati SBY yang langsung memberikan ucapan selamat bagi pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April pada hari pemungutan suara layak diapresiasi. Ia tak menunggu hari berbilang. Hanya berdasarkan quick count lembaga survei, SBY langsung menyelamati dan berterima kasih untuk pemilu yang aman dan damai. Bayangkan, dalam situasi psikologis yang remuk redam ketika Demokrat hanya ada di urutan ke empat, ia masih bisa bersikap gentleman. Sulit mencari figur seperti SBY di era politik elektoral yang semakin liberal, mahal, dan culas seperti sekarang ini.
Keempat, dengan segala lebih dan “kurang”, SBY sudah membawa bangsa ini pada satu titik yang dapat dikatakan membaik. Meskipun pada masa-masa akhir pemerintahan banyak yang melorot, seperti kurs rupiah, pertumbuhan ekonomi, indeks harga saham gabungan (IHSG), utang luar negeri, dan indeks demokrasi tidak elok memvonis SBY-Boediono galau dan gagal total!
Meskipun kasus intoleransi masih terjadi dan arsip pelanggaran HAM, seperti kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98 masih tersusun rapi, kita tak bisa sepenuhnya menyalahkan SBY. Harus juga dilihat kiprah para menteri, dewan pertimbangan presiden, dan pembisiknya ikut menyebabkan beberapa hal semakin sulit. Aksi kamisan masih berlangsung hingga hari ini. Keluarga korban pelanggaran HAM masih setia mengingatkan SBY dengan aksi bisunya di depan istana. Mereka sampai hari ini belum disapa. Padahal, sang jenderal pelaku masih hidup dan cukup berkuasa, meski telah pensiun.
Kita jangan hanya mengingat era termehek-mehek SBY bersama Boediono. Ingat juga era pertama bersama Jusuf Kalla yang membuat banyak terobosan. Masa itu SBY berhasil menguatkan KPK, kisah sukses perdamaian dan rekonstruksi Aceh pascatsunami, konversi bahan bakar, pembentukan standar nasional pendidikan (SNP), dan reformasi kelistrikan (meskipun kini mandek). Akhirnya, kata terima kasih ini layak diberikan untuk komitmen SBY mengupayakan pilpres yang demokratis, jujur, dan adil. Ia dapat melengkapi curriculum vitae-nya dengan mengantarkan penggantinya sebagai presiden Indonesia ke depan pintu gerbang persaingan global bangsa-bangsa dunia.
TERIMA KASIH ATASJASA BAKTIMU SELAMA 10 TAHUN UNTUK BANGSA DAN NEGARA TERCINTA INI
Berikut ini data lengkap tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Nama : Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
