Mohon tunggu...
Wijanto Hadipuro
Wijanto Hadipuro Mohon Tunggu... Peneliti dan penulis

Saya pensiunan tenaga pengajar yang senang menulis tentang apa saja. Tulisan saya tersebar di Facebook, blogspot.com, beberapa media masa dan tentunya di Kompasiana. Beberapa tulisan sudah diterbitkan ke dalam beberapa buku.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Apa Langkah Berikutnya dari Megawati untuk Membela Hasto?

22 Februari 2025   10:57 Diperbarui: 22 Februari 2025   10:57 178
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Meskipun mengandung kontroversi: yang menangkap KPK tetapi protesnya ke Prabowo, dan menganggap Kepala Daerah sebagai hanya petugas partai, tetapi langkah Megawati patut diapresiasi. Sebagai Ketua Umum, selayaknyalah Megawati bereaksi keras terhadap penahanan Sekjen partainya.

Langkah pertama sudah dilakukan Megawati dengan meminta Kepala Daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat yang diinisiasi Presiden Prabowo. Meskipun tidak sepenuhnya efektif, karena ada Kepala Daerah PDIP yang tetap ikut retreat, tetapi langkah ini dianggap oleh pengamat politik di antaranya sebagai bentuk dukungan penuh pada Hasto, pernyataan untuk cenderung melangkah ke arah oposisi (Kompas.com, 21 Februari 2025), dan untuk menunjukkan kekuatannya kepada pemerintah dan publik (detikjatim, 21 Februari 2025 jam 11:45).

Keanehan pertama. KPK independen, seperti yang didengungkan oleh PDIP, lah yang menangkap Hasto, tetapi kemudian dikaitkan dengan oposisi dengan pemerintah Prabowo dan unjuk kekuatan kepada pemerintah. Bukankah KPK independen, di luar pemerintah? Atau ini adalah bentuk pengakuan PDIP bahwa selama ini atau paling tidak saat ini KPK tidak independen?

Dan, yang menarik adalah pernyataan Hasto bahwa dia bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara, tetapi dia terus diintimidasi (Tempo, 20 Februari 2025). Pernyataan yang menarik ini kemudian dijadikan narasi untuk membela Hasto.

Keanehan kedua. Apakah kerugian negara harus berbentuk uang? Bukankah dengan melompati beberapa caleg yang seharusnya menjadi anggota DPRRI itu merugikan negara dan bangsa karena merusak demokrasi?   

Setelah sejumlah elit PDIP berkumpul di rumah Megawati Jumat 21/2/2025 (Kompas.com 22 Februari 2025 06:16 WIB), lalu apa langkah selanjutnya? Akankah PDIP membiarkan Hasto sebagai Sekjen PDIP mendekam di tahanan KPK, bahkan mungkin bukan hanya sementara di tahanan KPK tetapi juga bisa dipenjara setelah putusan pengadilan?

Langkah Lanjutan 1: Pernyataan terhadap Tindakan Hasto

Alangkah eloknya, jika Megawati mengatakan bahwa Hasto adalah Sekjen Partai, sehingga semua tindakan Hasto adalah sama dengan tindakan partai. Tentu, pernyataan ini akan lebih kuat jika diikuti dengan pengumpulan semua bukti, bahwa tidak ada suap yang dilakukan oleh Hasto untuk kasus Harun Masiku dan Hasto sama sekali tidak melakukan perintangan terhadap penyidikan.

Dengan pernyataan ini, 'perlawanan' akan lebih kuat, karena mengkriminalisasi Hasto sama dengan mengkriminalisasi PDIP. Sebuah tindakan yang tentunya akan lebih besar dampaknya dibandingkan dengan menunda keikutsertaan Kepala Daerah PDIP dalam retreat yang diselenggarakan pemerintahan Prabowo.

Dengan membiarkan mengambang dan tidak ada pernyataan tersebut di atas, publik bertanya-tanya apakah tindakan yang dituduhkan KPK kepada Hasto itu inisiatif pribadi Hasto atau merupakan kebijakan partai.

Pernyataan bahwa tindakan Hasto yang dituduhkan KPK adalah atas restu partai, akan membuat posisi Hasto lebih aman, baik jika terbukti apalagi jika tidak terbukti. Pernyataan ini juga akan memperkuat soliditas partai untuk memperjuangkan keadilan, dan juga loyalitas kader, serta kepercayaan kader kepada partai untuk bekerja untuk kepentingan bangsa. Dan, tentu perjuangan untuk membuktikan tidak ada kasus suap akan lebih kuat dibandingkan tidak ada pernyataan ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun