Mohon tunggu...
Wijanto Hadipuro
Wijanto Hadipuro Mohon Tunggu... Peneliti dan penulis

Saya pensiunan tenaga pengajar yang senang menulis tentang apa saja. Tulisan saya tersebar di Facebook, blogspot.com, beberapa media masa dan tentunya di Kompasiana. Beberapa tulisan sudah diterbitkan ke dalam beberapa buku.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Logika di Balik Permintaan Megawati

21 Februari 2025   05:34 Diperbarui: 21 Februari 2025   05:34 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Saya bertanya-tanya benarkah logika di atas, bahwa Megawati mengindikasikan ada hubungan antara KPK dan Prabowo. Jika benar demikian, berarti KPK tidak independen? Mudah-mudahan logika ini salah. Dan, jika ada hubungan antara Prabowo dengan KPK, bukankah yang menetapkan Pansel adalah Jokowi dan yang menetapkan pimpinan KPK adalah DPRRI yang baru saat Jokowi tidak lagi menjadi Presiden? Bagi awam seperti saya yang tidak ingin berteori konspirasi dan tidak tahu proses di balik layarnya, logika ini aneh.

Logika 2: Kepala Daerah = Kepala Daerah Rakyat yang Dipimpinnya?

Dalam benak saya sebagai awam, Kepala Daerah itu dipilih oleh rakyat. Rakyat yang memilih itu bukan hanya anggota atau simpatisan PDIP. Setelah dilantik menjadi Kepala Daerah, maka Kepala Daerah bukan hanya Kepala Daerah untuk rakyat yang memilih mereka, apalagi Kepala Daerah PDIP, tetapi merupakan Kepala Daerah untuk seluruh rakyat yang ada di daerahnya.

Lalu, pertanyaan saya: 'Mengapa Megawati bisa meminta Kepala Daerah PDIP untuk menunda ikut retreat?' Bukankah, seharusnya yang dapat meminta Kepala Daerah yang ikut retreat adalah rakyat yang dipimpinnya? Mekanisme permintaan rakyat, bisa saja melalui tagar KrisisDemokrasi atau tagar yang lain, dan kemudian diikuti oleh demonstrasi oleh rakyat dengan tuntutannya agar Kepala Daerah tidak ikut retreat.

Saya sama sekali tidak mampu memahami logika di balik permintaan Megawati ini, jika menggunakan logika berpikir saya sebagai awam seperti tersebut di atas. Permintaan Megawati mengandaikan bahwa Kepala Daerah PDIP adalah penugasan dari PDIP, dan bukan penugasan dan pilihan dari rakyat, serta bukan Kepala Daerah dari rakyat yang dipimpinnya.

Penutup

Sebagai awam, saya hanya bisa menuliskan 'Entahlah'. Saya tidak paham apa yang terjadi di belakang layar dan juga tidak paham logika-logika pimpinan nasional dan daerah serta tokoh-tokoh nasional.

Apakah perlu ditambahkan tuntutan berikutnya dari BEM Seluruh Indonesia, para pejabat lain dan tokoh nasional lain selain Jokowi agar tidak cawe-cawe ke KPK? Jawaban saya sendiri 'Entahlah'. Saya hanya awam yang merasa aneh saja.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun