Kebijakan Fiskal di Tengah Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi

ARTIKEL

                                KEBIJAKAN FISKAL DI TENGAH COVID-19 DALAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebijakan fiskal adalah konsep tata kelola ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dan kemudian menyebar ke seluruh dunia setelah Depresi Besar yang mengikuti Perang Dunia I pada tahun 1929. Memang menurut Keynes, pemerintah suatu negara berhak mengatur perilaku ekonominya pengeluaran dan pendapatan negara dengan menetapkan pajak dan menetapkan pedoman ekonomi makro negara. Secara definisi, konsep kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga agar pendapatan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara dapat tumbuh dengan baik. 

Secara lebih spesifik, definisi kebijakan fiskal OJK adalah kebijakan yang berkaitan dengan pajak, pendapatan, kewajiban, dan pengeluaran pemerintah yang memiliki tujuan keuangan tertentu. Kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara adalah dengan merevisi target penerimaan pajak, menata kembali alokasi penerimaan negara dalam APBN tahun 2020 dan memperkenalkan pajak digital pada kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik. 

Di sisi belanja, pemerintah berniat mengarahkan dan merevisi anggaran untuk menekan defisit APBN guna membiayai pemerintah, yang pada Februari meluncurkan stimulus anggaran tiga kali lipat sebesar Rp 8,5 triliun untuk mendorong perekonomian dalam negeri melalui pariwisata. Rp 22,5 triliun di bulan Maret. berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendukung sektor industri dan memperlancar ekspor impor, serta kebijakan kesehatan senilai Rp 405,1 triliun pada akhir Maret. Tahun 2021 diawali dengan gelombang baru kasus COVID-19 akibat penyebaran varian Omicron. 

Jumlah kasus harian di seluruh dunia terus menurun. Setiap hari kasus di Indonesia masih terus meningkat, namun angka kematiannya relatif lebih rendah. Di sisi lain, hingga 18 Februari 2022, 51,5% penduduk Indonesia menerima dua dosis vaksin dan 3% menerima dosis yang lebih kuat. Perekonomian beberapa negara kembali ke tingkat sebelum pandemi pada tahun 2021, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% pada triwulan terakhir tahun 2021 dan pertumbuhan keseluruhan tahun 2021 sebesar 3,69%. Pemulihan ekonomi akan berlanjut hingga tahun 2022. Kegiatan ekonomi tetap kuat di bulan Januari, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Pelaksanaan anggaran memiliki langkah-langkah strategis yang diarahkan pada pelaksanaan anggaran TA 2022 oleh pimpinan K/L yang terdiri dari 5 (lima) poin, yaitu:

perencanaan perbaikan; Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek; percepatan pengadaan barang dan jasa; Percepatan penyaluran bantuan sosial dan dana bantuan yang tepat sasaran; dan meningkatkan efisiensi pemantauan dan konsumsi. Daya serap diharapkan membaik dalam beberapa bulan mendatang dengan percepatan distribusi bantuan pendapatan (larangan) yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan implementasi berbagai program untuk mengatasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. 

Program PC-PEN 2022 yang akan dipantau secara ketat diperkirakan mencapai RUB 455,62 triliun, dimana RUB 122,54 triliun untuk kesehatan, RUB 154,76 triliun untuk perlindungan masyarakat dan RUB 178,32 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi. APBN adalah pelindung masyarakat terhadap stres energi dan kesehatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa APBN berperan penting sebagai alat untuk melindungi masyarakat karena goncangan global ini terus berdampak dari berbagai sudut seperti: B. Kesehatan, barang geopolitik dan pemulihan yang tidak merata, serta kompleksitas kenaikan suku bunga global. . 

Tujuan utama APBN adalah mempercepat pemulihan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Agar Indonesia cepat lepas dari wabah Covid-19, seluruh masyarakat harus mengikuti anjuran pemerintah seperti memakai masker saat keluar rumah dan menjaga jarak di tempat keramaian

 Pengarang: Widya Lola Agustina UNIVERSITAS PALANGKA RAYA