Carut-Marut PPDB: Masalah Tahunan yang Tak Kunjung Usai
Oleh: Widodo, S.Pd.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun menjadi sorotan publik. Alih-alih menjadi momentum membanggakan dalam dunia pendidikan, PPDB justru berubah menjadi sumber kecemasan dan konflik sosial. Sistem yang idealnya menegakkan keadilan dan pemerataan akses pendidikan, justru menyisakan sejumlah persoalan kronis: manipulasi data, gratifikasi, peliknya sistem pendaftaran online, serta persoalan struktural tentang jumlah sekolah negeri yang tidak memadai.
Manipulasi Data dan Gratifikasi yang Mengakar
Masalah paling mencolok dalam PPDB adalah praktik manipulasi data. Banyak oknum orang tua yang memalsukan domisili demi memasukkan anaknya ke sekolah negeri favorit. Ironisnya, manipulasi ini terkadang dilakukan dengan bantuan aparat RT atau oknum di dinas kependudukan, menunjukkan bahwa masalah ini sudah terstruktur dan sistemik. Di sisi lain, gratifikasi atau pemberian "amplop" kepada pihak sekolah demi memperlancar proses pendaftaran juga masih terjadi secara laten, mencederai semangat meritokrasi dalam dunia pendidikan.
Pendaftaran Online: Solusi Setengah Hati
Digitalisasi sistem PPDB melalui pendaftaran online diharapkan menjadi solusi transparansi. Namun, faktanya, sistem ini justru menyulitkan sebagian masyarakat, terutama yang tidak akrab dengan teknologi. Banyak orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah kebingungan dengan mekanisme teknis seperti unggah dokumen, verifikasi digital, hingga anomali dalam sistem zonasi. Ketimpangan digital memperparah jurang akses pendidikan yang sudah lebar.
Sumber dari laman : https://www.youtube.com/watch?v=BTGoMIfFxDY
menampilkan berbagai keluhan masyarakat tentang sulitnya akses login hingga lambannya respon sistem. Hal ini menambah frustrasi masyarakat yang sudah tertekan oleh ketidakpastian.
Zonasi: Aturan yang Sudah Benar Tapi Gagal dalam Praktik
Kebijakan zonasi sebenarnya memiliki semangat yang sangat baik: mendekatkan anak dengan sekolah, menghapus dikotomi sekolah unggulan dan biasa, serta mendorong pemerataan kualitas. Namun dalam praktiknya, zonasi sering kali berbenturan dengan kenyataan lapangan.
