[caption id="attachment_328314" align="alignnone" width="610" caption="Komplotan Manut Prabowo"][/caption]
Langkah Pertama: Menguasai DPR.
Perhatikan bagaimana KMP dengan cara licik memanipulasi demokrasi dan suara rakyat sehingga mereka yang terpilih menjadi anggota DPR dengan suara rakyat terbanyak disingkirkan dari pimpinan DPR. Sementara para politikus KMP yang menjadi anggota DPR dengan jumlah suara yang jauh lebih sedikit dijadikan pimpinan.
10 Besar Peraih Suara Terbanyak Anggota DPR RI 2014:
1. Karolin Margaret Natasa (PDIP, Kalimantan Barat, 397.481 suara).
2. Puan Maharani (PDIP, Jawa Tengah V, 369.927 suara).
3. I Wayan Koster (PDIP, Bali, 260.342 suara).
4. Rieke Diah Pitaloka (PDIP, Jawa Barat VII, 255.044 suara).
5. Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat, Jawa Timur VII, 243.747 suara).
6. Nusron Wahid (Golkar, Jawa Tengah II, 243.021 suara).
7. Olly Dondokambey (PDIP, Sulawesi Utara, 237.620 suara).
8. Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar, Sumatera Selatan I, 203.246 suara).
9. A Hanafi Rais (PAN, Yogyakarta, 197.915 suara).
10. Hasan Aminuddin (Nasdem, Jawa Timur II, 190.226 suara).
Bandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh Pimpinan DPR 2014 berikut ini:
Ketua: Setya Novanto (Golkar, NTT II, 85.188 suara).
Wakil Ketua: Fadli Zon (Gerindra, Jawa Barat V, 79.074 suara).
Wakil Ketua: Agus Hermanto (Demokrat, Jawa Tengah I, 32.047 suara).
Wakil Ketua: Fahri Hamzah (PKS, NTB, 125.083 suara).
Wakil Ketua: Taufik Kurniawan (PAN, Jawa Tengah VII, 59.945 suara).
Cara KMP merebut kedaulatan rakyat di DPR tersebut dilakukan dengan cara super licik yaitu memaksakan Sistem Paket. Sistem paket mengharuskan ketua dan 4 wakil ketua tidak boleh berasal dari parpol yang sama sehingga Koalisi Indonesia Hebat, yang waktu itu hanya didukung 4 parpol, dengan mudah masuk kotak dan paket pimpinan Dewan Pengkhianat Rakyat usulan KMP tampil sebagai pemenang.
Hasilnya, kendati jumlah seluruh suara rakyat untuk kelima pimpinan tersebut (total 381.337 suara) yang masih belum bisa menyamai suara rakyat untuk Karolin Margaret Natasa sebanyak 397.481 suara, namun gerombolan ini yang jadi pimpinannya. Gabungan suara untuk kelima pimpinan tersebut hanya 0,3% namun oleh KMP dijadikan pimpinan atas total 124.972.491 suara rakyat! Boleh jadi pimpinan KMP selama ini selalu gembar-gembor dengan lantang di sana-sini bahwa dirinya dan KMP menghormati suara rakyat, namun angka-angka di atas menunjukkan yang sebaliknya: KMP mengkhianati suara rakyat.
Dengan menguasai DPR, maka KMP kini juga memiliki kewenangan untuk merekayasa UU yang menguntungkan, melindungi, dan mengawetkan, kepentingan para elite KMP. Dalihnya sekali lagi sangat luar biasa (memuakkannya): “untuk mewujudkan demokrasi Indonesia menjadi berasaskan Pancasila.” Seperti yang sudah kita dengar, mereka akan merevisi 122 UU, di antaranya mau mengalihkan kewenangan pengangkatan/penetapan pimpinan TNI dan POLRI dari Presiden ke DPR. Jika ini disetujui, lengkap sudahlah penderitaan rakyat karena angkatan bersenjata negeri ini pun akan dijadikan jongos KMP. Jenderal-jenderal korup berekening gendut akan kembali tersenyum dan aman nyaman menjadi anjing penjaga para perompak kekayaan alam Indonesia. Jenderal-jenderal dan prajurit yang berpegang teguh pada sumpah prajurit akan dimutasi, dihambat karirnya, atau segera dipensiunkan. Dengan memiliki jongos-jongos di pimpinan TNI dan POLRI, maka KMP juga akan menguasai alokasi dan realisasi APBN militer yang super duper besarnya tanpa audit!
Bacaan:
http://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/02475091/Setya.Novanto.Ketua.DPR.2014-2019
http://www.kpu.go.id/koleksigambar/SK_KPU_416_Penetapan_Kursi_Calon_Terpilih_1452014.pdf
http://pemilihan.info/top-10-caleg-dpr-ri-peraih-suara-terbanyak.html
http://www.beritasatu.com/nasional/214696-kmp-tunjukkan-tirani-mayoritas.html
http://m.news.viva.co.id/news/read/546563-menyoal-rencana-revisi-122-undang-undang
Langkah Kedua: Menguasai Pimpinan Daerah melalui UU Pilkada 2014.
Tidak puas dengan mengkhianati suara rakyat, KMP juga membunuh suara rakyat melalui UU Pilkada Tak Langsung. Dengan berbagai macam dalih yang dipaksakan, KMP membunuh kedaulatan dan kebebasan rakyat untuk secara langsung memilih sendiri pimpinan daerahnya. Meski 83% rakyat menolak pilkada tidak langsung, gerombolan elit ini dengan akal bulusnya memaksakan kehendak untuk melakukan pilkada tidak langsung melalui DPRD. Pidato berapi-api pimpinan KMP untuk membela rakyat ternyata tak lebih dari gombal mukiyo karena faktanya KMP justru mematikan hak rakyat untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Setelah mendapatkan posisi di pemerintahan gerombolan elit KMP kini justru membunuh kedaulatan rakyat di tingkat daerah, agar mereka bisa menciptakan barisan pimpinan daerah yang siap diperbudak dan dijadikan sapi perah.
Kini rakyat tidak akan bisa lagi mengajukan calon pimpinan mereka, karena gerombolan perompak di DPRD lah yang akan kembali leluasa jualan jabatan. Hanya calon pimpinan daerah yang tamak kekuasaan dan siap bayar mahar macam “Ratu Atut” yang akan lolos “seleksi”. Akan muncul pimpinan-pimpinan daerah baru yang bengis dan bangga hidup mewah di atas kemiskinan rakyatnya. Janji-janji memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat semasa kampanye hanyalah bohong besar. Pimpinan daerah macam ini tidak akan perduli terhadap nasib rakyat karena nasib mereka ditentukan oleh gerombolan Dewan Perampok Rakyat (tingkat) Daerah.
Bacaan:
http://www.merdeka.com/foto/politik/survei-lsi-8125-persen-responden-mendukung-pilkada-langsung.html
http://www.tempo.co/read/news/2014/09/10/078605890/Survei-Pemilih-Prabowo-Hatta-Tolak-RUU-Pilkada
http://indoprogress.com/2014/09/kenapa-oligarki-ingin-mengakhiri-pilkada-langsung/
http://indostrategi.com/pilkada-tak-langsung-bengkakkan-budaya-politik-uang/
Langkah Ketiga: Menguasai MPR.
Saat ini KMP sudah berhasil menguasai kursi pimpinan MPR. Sebagai lembaga tinggi yang nantinya akan melantik presiden terpilih, kini tentunya para begundal jongos elit parpol yang menguasai MPR, sedang melakukan kalkulasi terhadap momen bersejarah 20 Oktober nanti: dilakukan, ditunda, atau dibatalkan. Berapa ongkosnya, siapa saja yang harus dikorbankan, bagaimana jika begini atau begitu? Mungkin Jokowi akan dilantik saja dulu biar rakyat tidak marah, nanti setelah 1-2 tahun dihambat kinerja pemerintahannya, baru dilakukan impeachment. KMP lah yang saat ini memegang kartu truf nya. Apalagi MPR kini dinahkodai oleh manusia yang tidak perduli dengan kelestarian bumi pertiwi (lihat video wawancaranya sampai Harrison Ford dibuat begitu geram di https://www.youtube.com/watch?v=FVU4Rpe5LU8).
Selain itu, dengan menguasai MPR dan DPR, KMP sudah memiliki modal besar untuk mengubah UUD 1945. Tunggu saja waktunya KMP akan segera mengobok-obok UUD 1945 dengan dalih-dalih patriotis palsu yang memuakkan. Antek-antek KMP di MPR akan segera mengembalikan sistem pemilihan Presiden oleh MPR untuk mempersiapkan jalan bagi dedengkot KMP merebut kursi RI 1 dengan cara “konstitusional” yang sarat dengan akal-akalan dan transaksional.
Sementara hal tersebut “disosialisasikan,” gerombolan pimpinan daerah antek-antek KMP yang hutang jabatan, secara nasional akan dimobilisasi untuk menghambat program-program kerja Pak Jokowi. Media massa milik antek KMP kemudian memotret dan membesar-besarkannya melalui tayangan-tayangan berita mereka dengan satu tujuan: mencuci otak masyarakat dengan membangun citra buruk kinerja pemerintahan Pak Jokowi semasif-masifnya. Langkah ini diperlukan untuk mempersiapkan agenda melakukan impeachment terhadap Pak Jokowi.
Bacaan:
Langkah Keempat: Membubarkan atau Mengebiri KPK dan MK.
Kehadiran KPK yang dinahkodai oleh tim pimpinan yang penuh integritas saat ini telah merepotkan banyak pimpinan bengis berhati tamak. Gara-gara KPK, gerombolan parasit di negeri ini sekarang musti hati-hati dan harus keluar ongkos lebih. Gara-gara KPK, bisnis besar mereka menguasi sumber daya alam Indonesia terancam tutup. Gara-gara KPK, banyak anggota DPR(D), pimpinan lembaga tinggi sipil/militer, dibongkar kejahatannya dan dihukum. Tidak heran jika saat ini KPK menjadi musuh besar dari sejumlah besar pesakitan dan pejabat jahat di manapun mereka berada. Karena itu, jika langkah ketiga KMP berhasil maka KPK pun akan mengalami nasib yang sama: dibubarkan atau dikebiri. Namun saya menduga, KPK pun akan senasib dengan DPR dan MPR, dikebiri dengan UU dan/atau diganti pimpinannya dengan antek-antek KMP yang bisa diajak “bermain sinetron” sehingga KPK pun nantinya bisa dikaryakan sebagai mesin pencetak uang tepat seperti nasib MK di tangan Akil Mochtar.
Selain KPK, akan ada satu lembaga tinggi lagi yang perlu dibubarkan atau dikebiri, yaitu MK karena di tangan hakim jujur, berintegritas, dan bersih, kehadiran MK bisa menyulitkan antek-antek KMP di DPR/MPR dalam melakukan aksi jahatnya secara “konstitusional.” Dengan membubarkan atau menguasai MK, maka tidak akan ada lagi lembaga tinggi yang akan menghalangi gerombolan Dewan Perampok Rakyat membuat UU untuk melindungi para God Fathers di pemerintahan pusat dan daerah, beserta kroni, keluarga, dan pengusaha-pengusaha jahat.
Bacaan:
http://politik.news.viva.co.id/news/read/252603-dpr--pks--dan-wacana-pembubaran-kpk
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/02/abraham-samad-kecewa-setya-novanto-terpilih-ketua-dpr
http://www.beritasatu.com/hukum/215605-kpk-santai-tanggapi-wacana-pembubaran-institusinya.html
http://politik.kompasiana.com/2014/10/05/rencana-kmp-mengkudeta-jokowi-semakin-kelihatan-678410.html
Akhir kata, hanya dengan ridho Tuhan dan rakyat yang bersatu, maka mega maniac plan KMP untuk ibu pertiwi tercinta ini dapat dihentikan. Semoga.
