Mohon tunggu...
Wasiat Kumbakarna
Wasiat Kumbakarna Mohon Tunggu... karyawan swasta -

melihat sesuatu dengan lebih cerdas dan tenang

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ucapan dari Kaum Gagal Move On

25 Februari 2017   09:34 Diperbarui: 25 Februari 2017   09:47 1053
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

"Mau Naik Mobil RI 1? Jadi Terdakwa Dulu"

Judul di atas adalah ucapan nyinyir termutakhir dari kaum “gagal move on” terhadap Presiden Jokowi. Ucapan itu banyak berseliweran di medsos pasca muncul berita yang memuat Jokowi mengajak Gubernur Ahok naik mobil kepresidenan RI 1, usai keduanya meninjau proyek Simpang Susun Semanggi dan pembangunan terowongan Mass Rapid Transit (MRT).

-Saat hendak ke lokasi proyek MRT itu, Jokowi mengajak Ahok menaiki mobil kepresidenan berpelat RI 1 jenis sedan. Ahok sempat terlihat bingung awalnya, namun akhirnya dia dipersilakan masuk duluan ke mobil itu sembari menunggu Jokowi.- Demikian diberitakan oleh detikcom.

Jokowi dan Ahok berada di mobil kepresidenan menuju ke lokasi proyek MRT. Perjalanan yang ditempuh tak lama, hanya sekitar 10 menit. Saat ditanya apa yang dibahas saat berdua di mobil, Ahok menjawab, “Bahas percepatan MRT timur-barat dan lanjutan MRT Bundaran HI ke Ancol-Timur." Dikutip dari detikcom.

Ahok membantah jika ada pembicaraan lain semisal soal Pilkada DKI Jakarta. "Nggaklah, pendek kan jarak Semanggi ke Setiabudi," jawab Ahok.

Presiden dan Gubernur DKI itu banyak urusannya, bos!

Sebenarnya mau dikasih pengertian seperti apa juga susah membuat para produsen nyinyir di medsos, “bertobat.” Tapi jika pun tak diberi sudut pandang lain sama sekali ya malah menjadi bola liar nanti nyinyirnya.

Jadi begini kalau menurut saya, wahai kalian, urusan Presiden dengan Gubernur DKI itu banyak. Soalnya, keduanya berada di ibukota negara dan keduanya memang mesti berkoordinasi perihal berbagai hal. Salah dua yang mereka bahas kemarin itu ya proyek SSS dan MRT. Masak ya karena ada Pilkada di DKI lalu Presiden tak boleh berkoordinasi dengan Gubernur DKI?!

Artinya juga, tidak mungkin karena status hukum Ahok dan atau karena ada perhelatan Pilkada Jakarta, lalu koordinasi Presiden dan Gubernur DKI terhenti. Urusan pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena ada dinamika politik. Kalau begitu, kapan mau membangunnya bangsa ini.

Sudahlah! Ah, kalian! (WK)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun