Mana yang lebih membebani: mensubsidi kemewahan anggota DPR atau mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk membantu rakyat kecil?
Kenaikan harga bakar bakar minyak (BBM) demi mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran memang sulit diterima oleh sebagian masyarakat. Sebab dampaknya akan menjalar ke banyak sektor. Memicu kenaikan harga barang, biaya transportasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami.
Namun, pada dasarnya lebih sulit menerima dan mempercayai bahwa para wakil rakyat sungguh-sungguh bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Aneh melihat sekelompok wakil rakyat pamer poster penolakan di ruang sidang. Sebagian lagi mencari perhatian dengan ikut dalam mimbar demonstrasi.
Bisakah dipercaya para wakil rakyat itu sepenuh hati memahami kesulitan rakyat?
Kenyataanya sulit untuk mempercayai bahwa para wakil rakyat itu senantiasa peduli pada kepentingan rakyat. Boleh-boleh saja mereka mengaku menolak kenaikan harga BBM. Sah-sah saja mereka mengaku merasakan apa yang dirasakan rakyat.
Namun, tak bisa dilupakan bagaimana wakil rakyat selama ini justru sering menari di atas kesulitan rakyat.
Hari ini saat harga BBM melambung, para wakil rakyat tampak peduli pada rakyat. Akan tetapi saat situasi sedang "tenang" dan rakyat lengah, mereka berulang kali menginjak nalar dan nurani publik dengan berbagai cara.
Entah sudah berapa banyak uang negara dihabiskan untuk "mensubsidi" kemewahan anggota DPR. Lalu kini tiba-tiba mereka merasa terbebani saat subsidi BBM hendak dialihkan dan dikurangi.
Bagaimana mungkin anggota DPR bisa memahami permasalahan rakyat jika untuk gorden rumah dinas saja mereka meminta  40 Miliar. Masih segar pula dalam pemberitaan tentang rencana pengadaan kalender DPR untuk tahun 2023 senilai 900 juta.
