Belum lama menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin segera menampilkan sikap terbuka yang diapresiasi banyak kalangan. Sementara publik menyukai gaya komunikasinya yang rinci dan mudah dipahami, kalangan pakar mengapresiasi Menkes karena bersedia menerima kritik.
Bahkan, Menkes tak gengsi mengakui adanya karut marut dan masalah dalam strategi pemerintah yang berakibat pandemi Covid-19 di Indonesia tak kunjung terkendali. Satu per satu benang kusut penanganan pandemi diurai oleh Menkes.
Terbaru pada Jumat, 22 Januari 2020 Menkes tanpa ragu menyampaikan bahwa test Covid-19 di Indonesia telah salah secara epidemiologi.
Ini cukup mengejutkan karena test Covid-19 merupakan aspek mendasar dalam penanganan pandemi yang juga merupakan produk kebijakan pemerintah sendiri. Mengingat pandemi sudah berlangsung hampir 1 tahun, langkah Menkes merupakan "kritik ke dalam" yang menohok para leading sector penanganan pandemi di tanah air.
Ketimpangan Tes Covid-19
Menurut Menkes terlalu banyak tes yang dilakukan terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu berisiko dan bukan suspek. Ia mencontohkan dirinya sendiri sebagai menteri yang bisa menjalani tes Covid-19 berkali-kali dalam seminggu hanya untuk keperluan bertemu Presiden.
Sesuai protokol hal itu memang dibenarkan. Namun, pada saat yang sama test dalam rangka skrining para suspek dan pelacakan kontak erat orang-orang yang telah terinfeksi Covid-19 belum mencakup jumlah yang semestinya. Ketimpangan test ini dinilai salah kaprah.
Menariknya, pernyataan Menkes tersebut hanya berselang sehari setelah Satgas Covid-19 menyatakan jumlah tes di Indonesia telah mencapai batas standar WHO.
Seakan menohok Satgas Covid-19, ketimpangan test dan tracing yang diungkap oleh Menkes memperjelas alasan mengapa penularan Covid-19 di Indonesia terus meningkat meski jumlah test yang dilakukan terbilang banyak. Sebab jumlah test yang banyak tidak disertai dengan cakupan sasaran pelacakan yang tepat. Banyaknya test juga tidak sebanding dengan ekskalasi pandemi di Indonesia.
Menurut Menkes pula, laporan jumlah test Covid-19 mestinya lebih banyak mencakup tes yang dilakukan pada suspek dan kontak erat dalam rangka skrining. Sedangkan para pejabat, artis, dan orang-orang yang bukan suspek tapi berulang kali melakukan test tak bisa dianggap sepenuhnya sebagai angka pelacakan Covid-19. Artinya laporan test yang selama ini tercatat menjadi bias.
"Itu kalau pergi-pergi yang nggak apa-apa (tes), tapi jangan masuk laporan...ini yang salah kaprahnya di situ", kata Menkes.
Sejumlah pakar kesehatan dan epidemiolog sebenarnya sejak lama telah menyoroti test dan tracing Covid-19 di Indonesia. Sayangnya pemerintah, termasuk Presiden Jokowi dan sejumlah pembantu terdekatnya cenderung bersikap "denial" dan suka mengelak sembari menegaskan bahwa penanganan pandemi di Indonesia sudah on the track.
