Mohon tunggu...
L. Wahyu Putra Utama
L. Wahyu Putra Utama Mohon Tunggu... Penikmat Kopi

Literasi dan Peradaban

Selanjutnya

Tutup

Kandidat Pilihan

Jokowi dan Masa Depan Indonesia

10 Juni 2019   12:41 Diperbarui: 10 Juni 2019   12:47 0 1 0 Mohon Tunggu...
Jokowi dan Masa Depan Indonesia
GilangNews.com

Joko Widodo kembali mendapat mandat rakyat untuk  memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Pemimpin yang disebut anti-populis, anti-elit dan murni lahir dari kelas bawah itu.

Selama  beberapa dekade pentas politik kita identik dengan  militer dan borjuis. Menyebabkan Indonesia hanya berjalan di tempat atau dalam kondisi tertentu terhenti di tengah jalan, terutama dalam menghadirkan keadilan sosial berupa pemerataan. Buktinya, konsentrasi pembangunan infrastruktur hanya difokuskan di wilayah Jawa dan Sumatera, sementara wilayah lain masih jauh tertinggal.

Kesenjangan sosial tersebut belum tuntas dan masih menjadi tugas bersama. Hanya pemimpin yang lahir dari bawah-lah yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan tersebut.

"Keadilan Sosial merupakan elemen terpenting untuk mewujudkan titah Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila-sila lain akan tercipta apabila Keadilan Sosial dilaksanakan bersama. Tanpa keadilan, maka sampai kapanpun kesenjangan akan makin meruncing dan disintegrasi bangsa tak dapat terhindarkan. Pahamilah  pijakan awal untuk mewujudkan keadilan itu hanya dengan pemimpin yang menggenggam jiwa rakyat dalam derap langkah kebijakannya".

Mewujudkan keadilan sosial memang tidak hanya diukur melalui variabel tunggal, ia adalah kesatuan nilai etika, moral dan material. Aspek etika dan moral keadilan sosial itu dapat tercapai apabila setiap elemen suku, budaya dan tradisi hidup dalam nuansa romantisme bermesyarakat dan bernegara dan keadilan material itu terwujud apabila dependensi rakyat atas kekayaan negara.

Apakah variabel etika, moral dan material keadilan sosial itu dapat diwujudkan? Saya melihat, variabel etika dan moral keadilan sosial itu telah tercapai; hidup dalam bingkai kebinekaan adalah bukti kita telah menjalankan amanat Pancasila. Namun, aspek material keadilan itu masih jauh dari harapan.

"Maraknya Kriminalitas yang terjadi di masyarakat bukan karena rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya penegakan hukum. Tetapi hilangnya aspek material dari keadilan sosial berupa pemerataan ekonomi yang mendasari maraknya  kriminalitas. Hanya dengan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, angka kriminalitas itu dapat ditekan".

Aspek etika dan moralitas keadilan sosial hanya perlu dipertahankan, tapi aspak material harus diupayakan dengan gigih atau bahkan dengan arah kebijakan out of the Box. Kebijakan negara, tidak melulu soal melanjutkan apa yang pemerintah sebelumnya belum laksanakan, melainkan juga dengan langkah ekstrem sekalipun. Saya membayangkan Indonesia seperti sebuah akuarimu dengan beragam jenis ikan. Agar semua jenis ikan didalamnya tetap bisa hidup, maka kita harus menjaga kualitas air dan memberi makanan dengan kualitas baik.

Demikian juga bangsa kita hari-hari ini, untuk mewujudkan keadilan sosial material bisa diraih melalui infrastruktur pemeratan ekonomi. Tidak ada lagi, segelintir pribadi yang menguasai dan menikmati kekayaan negara.

"Negara ini diperuntukkan bagi semua elemen bangsa, bukan diperuntukkan untuk segelintir pribadi. Jika, negara ini masih dikuasai segelintir orang Itu artinya negara telah gagal menciptakan keadilan". Tugas kita semua bukan mengangguk tapi menggeleng, menggeleng terhadap ketidakadilan".  

Sekali lagi yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang lahir dari rakyat dan hidup untuk rakyat. Kekuasaan itu adalah soal rakyat bukan pribadi, kekuasaan itu untuk membela dan mewujudkan harapan rakyat, bukan memperkaya diri. Sejarah pada akhirnya akan mengingat, apakan pemimpin itu bekerja untuk rakyat atau hanya memikirkan dirinya sendiri.

Jokowi Harapan Kita Semua 

Tantangan masa depan Indonesia makin berat. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, persaingan global dan kawasan menekan gerak ekonomi negara. Ditambah lagi dengan tantangan revolusi Industri 4.0 yang menuntut perubahan total. Persaingan dagang raksasa Amerika-China dan ketidakpastian politik global begitu terasa. Yunani, embrio demokrasi itu bangkrut, krisis Venezuela dan negara-negara Timur Tengah diguncang krisis berkepanjangan, negara-negara yang dulunya makmur tersebut kini tersingkir.

Menariknya, dalam lima tahun terakhir Indonesia, negara kepulauan  itu  masih kokoh ditekan kondisi global. Kondisi ini adalah catatan menarik sekaligus pencapaian spektakuler yang diraih Indonesia setidaknya di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Pemimpin yang lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat itu mengeluarkan kebijakan tidak-populis. Kebijakan tidak populis itu tercermin melalui proyek pembangunan infrastruktur jalur darat dan laut. Dalam benaknya itu, terpancar semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim.

Langkah tersebut sudah sangat tepat, untuk mendongkrak perekonomian negara dalam jangka menengah dan panjang, infrastruktur adalah modal dasar untuk bersaing dengan negara-negara lain. Lima tahun pertama, kepemimpinannya adalah langkah awal untuk berbenah, dan lima tahun berikutnya adalah langkah untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Dalam konteks negara-bangsa, persaingan adalah suatu hal yang mutlak, maka pembangunan infrastruktur adalah strategi menghadapai persaingan dalam arena global". 

Kontestasi politik telah usai, jangan ada gaduh yang memecah belah kita, Jokowi adalah putra terbaik bangsa, kita percaya dia akan mewujudkan harapan kita semua. Nyatanya dalam roda pemerintahan, dia telah memilih partner-partner terbaik yang siap memperjuangkan kita semua. Negara ini bukan tentang satu golongan, tetapi Indonesia adalah tentang kita semua.  

Salam Hangat...